MUDANEWS.COM, Binjai – Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting SIK MH menghadiri rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Binjai tahun anggaran 2021 di ruang sidang DPRD Binjai Jalan Veteran Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Selasa (05/04).
Turut hadir Wali Kota Binjai Drs Amir Hamzah MAP, Dandim 0203/Lkt diwakili Danramil 01/BK KAPTEN Inf. Imran Batubara, Ketua DPRD Binjai Noor Sri Syah Alam Putra ST, Ketua Pengadilan Negeri Binjai Teuku Syarafi SH MH, Fraksi Demokrat Ardiansyah Putra SE, Fraksi PKS Hairil Anwar SPdI, para Kepala Dinas Kota Binjai, para Camat dan Lurah se Kota Binjai, para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Pemko Binjai dan seluruh anggota DPRD Kota Binjai.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Binjai Noor Sri Syah Alam Putra ST membuka Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Binjai dan memberikan kata sambutan sekaligus menyampaikan LKPJ Wali Kota Binjai akhir tahun 2021.
Penyampaian LKPJ oleh Wali Kota Binjai dalam pengelolaan keuangan Kota Binjai di tahun 2021 meliputi beberapa aspek yaitu pendapatan daerah, dimana kebijakan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan.
Amir mengungkapkan, pengelolahan belanja daerah, pada masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Nasional dan perekonomian Kota Binjai, hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah kota Binjai tahun 2021 baik belanja langsung maupun tidak langsung.
“Laju pertumbuhan penduduk, dimana dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan baik untuk mengendalikan kualitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insan dan SDM,” jelas Wali Kota Binjai.
“Laju pertumbuhan ekonomi, kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamat terhadap nilai produk domestik regional bruto atau PDRD selama 3 tahun terakhir,” ucapnya.
Lebih Lanjut, Wali Kota Binjai mengatakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai memperlihatkan tren yang meningkat, hal ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan, indeks dini rasio, pendapatan perkapita yang tinggi di suatu daerah tidak menjamin semua penduduk hidup makmur, begitu juga sebaliknya.
“Angka kemiskinan yang merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan daerah, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak pada aspek ekonomi, kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka, dimana indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok tingkat pengangguran terbuka di ukur presentasi dari jumlah pengangguran atau pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja,” ungkap Wali Kota Binjai.
Sementara itu, tanggapan dari Fraksi Partai Demokrat melalui Ardiansyah Putra SE bahwa situasi pandemi Covid-19 telah banyak menghacurkan perekonomian dunia, begitu juga yang terjadi di Indonesia.
“Situasi ini memaksa kita segera mengambil langkah – langkah agar dapat terlepas dari keadaan yang mengkhawatirkan ini. Dengan situasi ini diharapkan agar Wali Kota Binjai fokus dalam peningkatan perekonomian masyarakat,” pinta Ardiansyah.
Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Hairil Anwar SPdI menyatakan bahwa laporan LKPJ Wali Kota Binjai tahun 2021 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi target dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“PAD Kota Binjai turun drastis jauh di tahun ini sehingga perlu dibuat Pansus oleh Ketua DPRD Binjai tentang menurunnya PAD Kota Binjai, dari sisi RPJMD 2021-2026 diharapkan Wali Kota Binjai dapat meningkatkan perekonomian, sehingga dapat meningkatnya PAD Kota Binjai,” harapnya.
“Di tahun 2022 ini Wali Kota Binjai harus fokus dengan PAD Kota Binjai sehingga tidak lebih besar belanja dari pada pendapatan,” pungkasnya.
(red)
