Banyak Kasus Berhenti di Tengah Jalan, Pemuda Pengawal Keadilan Ultimatum Polri

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Pamekasan – Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (PPPK) menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang dinilai hingga saat ini masih tumpang tindih.

Hal itu ditengarai dengan sederet kasus pelanggaran hukum yang mandek dan belum tuntas diatasi, sehingga membuat pihaknya memberi warning untuk jajaran Kapolri yang saat ini dipimpin oleh Litsyo Sigit Prabowo.

PPPK yang aktif menyuruakan keadilan itu, memberikan contoh kasus-kasus pelanggaran hukum yang mandek di tengah jalan.

“Misal kasus pembunuhan pengawal Habib Rizieq yang sampai detik ini masih menjadi tanda tanya?” kata Basri Ketua PPPK dalam keterangan tertulisnya, Kamis (06/01/2022).

Menurutnya, sambung mahasiswa Pasca UIN Malang itu, pihaknya menduga ada upaya penegakan hukum masih belum berpihak kepada kebenaran.

“Tetapi bukan berarti kita paling benar, namun upaya-upaya hukum harus dilakukan dan penindakan tidak terkesan sepihak,” pinta Basri.

Lebih lanjut, aktivis Kondang di Madura itu juga menyinggung kasus yang baru-baru ini menjadi polemik pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Misal yang terjadi pada Habib Bahar bin Smith yang telah ditetapkannya sebagai tersangka,” ucap Basri.

Untuk itu, Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (PPPK) meminta Kapolri supaya bekerja secara profesional.

“Sehingga tidak terjadi kegaduhan dan persepsi miring terhadap jajaran Kapolri, supaya terus mengevaluasi bakerja keras,” imbuhnya.

“Saya menilai ini bagian dari ketimpangan hukum di Indonesia, bahwa seharusnya kebenaran dan keadilan itu disesuaikan pada ranah yang tepat, jangan karena pihak polisi bagian dari penegak hukum melakukan upaya penindakan hukum tidak melihat sisi kemanusiaan,” tegas Aktivis HMI itu.

Pemuda Pengawal Keadilan Ultimatum Polri
Flyer Seruan Aksi (Foto: dok istimewa)

Pihaknya berjanji apabila Polri tidak mampu bekerja secara profesional, siap melakukan aksi demontrasi untuk menyuarakan keadilan.

“Apabila kepastian hukum di wilayah Indonesia tidak ada evaluasi oleh penegak hukum, maka kami akan turun jalan sebagai bentuk protes,” janji Basri.

(Hanafi)

- Advertisement -

Berita Terkini