MUDANEWS.COM, MEDAN – Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (SNNU) Sumatera Utara meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyikapi keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk kebutuhan mengisi bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal yang digunakan melaut.
Wakil Ketua 1 SNNU Sumatera Utara, Putra Pratama dalam siaran persnya, Sabtu (18/9/2022) juga meminta Pemko Medan membantu kesulitan nelayan, bukan justru mempersulit cara nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi di tempat pengisian resmi.
“Kepada pemerintah khususnya kepada Pemko Medan, agar memudahkan nelayan dalam mendapatkan BBM solar, jangan diipersulit,” ucapnya.
Putra juga meminta kepada aparat penegak hukum menyikapi persoalan penyalahgunaan dalam pendistribusian BBM khususnya solar bersubsidi, yang ditengarai masih terjadi.
“Aparat penegak hukum harus menindak oknum-oknum yang coba-coba untuk menjadi makelar dalam pendistribusian BBM jenis solar,” tegasnya lagi.
Sebelumnya nelayan kecil di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, mengeluhkan sulitnya nendapatkan BBM solar subsidi yang mereka butuhkan untuk melaut, di tengah harga yang juga melonjak.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM solar menjadi Rp6.800 per liter, sementara karena sulitnya mendapat di stasiun pengisian resmi, solar harus mereka peroleh dari pedagang pengecer dengan harga Rp9.500 per liter.
Bahkan saat harga solar masih Rp5.150 per liter, nelayan mendapatkan dengan harga dari pedagang pengecer Rp7.500 per liter.
Nelayan membutuhkan solar rata-rata antara 10 – 30 liter setiap pergi melaut.
Masalah itupun telah diadukan para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
Sama halnya dengan Ombudsman, SNNU juga akan mencoba membicarakan permasalahan ini dengan Walikota Medan Bobby Nasution dalam pertemuan yang mereka rencanakan sekalian juga untuk membahas program-program PW. SNNU Sumut demi kesejahteraan kawan-kawan nelayan.
“Intinya, SNNU ikut memperjuangkan agar persoalan nelayan ini bisa segera teratasi, sehingga mereka tak terkendala dalam melaut,” pungkas Putra.
 Sumatera Utara meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan){kind=link}