Aksi di Kantor Dinas Pendidikan Medan, Ini Tuntutan LPPI

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Dunia pendidikan masih terus menimbulkan polemik permasalahan, khusunya di Dinas Pendidikan kota Medan.

Puluhan masa dari Lembaga Pemerhati Pendidikan Indonesia (LPPI) Sumatera Utara menggelar aksi demontrasi di kantor Dinas Pendidikan kota Medan untuk menyampaikan carut marutnya dunia pendidikan di kota Medan, Selasa (22/06/2021).

Koordinator Lapangan Arief Lubis, mengatakan hari ini kami mendatangi kantor Dinas Pendidikan kota Medan karena situasi dunia pendidikan kota Medan sedang tidak baik baik saja. Maka kami sebagai lembaga kontrol perlu datang dan mengingatkan kepada pejabat di Dinas Pendidikan kota Medan untuk bekerja secara profesional dan tidak sembarangan.

“Pejabat di Dinas Pendidikan kota Medan sudah terlalu nyaman berada di dalam ruangan ber-AC sehingga tidak mampu lagi bekerja secara profesional untuk memajukan pendidikan di kota Medan,” kata Arief.

Aksi di Kantor Dinas Pendidikan Medan
Massa aksi dikawal oleh pihak Kepolisian

Lebih lanjut Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan Indonesia (LPPI) Sumatera Utara, Rizal mengatakan ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan di Dinas Pendidikan kota Medan diantaranya kasus pengangkatan Plt Kepala Sekolah yang diduga terkesan dipaksakan tidak sesuai dengan prosedur administrasi.

“Bayangkan saja ada Plt Kepala Sekolah yang baru dilantik, tapi seminggu kemudian sudah diganti dengan Plt lain, kita tidak tau apa penilaian Kadis Pendidikan kota Medan karena banyak Plt Kepala Sekolah berprestasi tapi juga diganti tanpa adanya evaluasi,” ujarnya.

Selain itu, kami juga mencatat ada beberapa oknum di Dinas Pendidikan kota Medan yang menjadi perusak citra Dinas Pendidikan kota Medan dipublik, kita minta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi oknum-oknum tersebut.

Adapun tuntutan aksi dari LPPI Sumut sebagai berikut :

1. Batalkan SK Plt Kepala Sekolah yang baru dikarenakan diduga maladministrasi
2. Evaluasi oknum-oknum di Dinas Pendidikan yang merusak citra Dinas Pendidikan dimata publik.
3. Tolak Sekolah Tatap Muka
4. PPDB secara transparan dan mudah di akses.
5. Mendukung terwujudnya pendidikan yang transparan dan kredible

(red)

- Advertisement -

Berita Terkini