MUDANEWS.COM, Medan – Saat ini, kita tengah direpotkan dengan potensi lompatan laju tekanan inflasi seiring dengan rencana kenaikan harga BBM kedepan. Tetapi menurut hemat saya, potensi lompatan inflasi kedepan itu tidak melulu dijadikan fokus utama agar diredam. Karena sejauh ini, inflasi dari sumbangan volatile food itu tengah bergerak turun. Justru yang dikuatirkan kedepan adalah inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, Jumat (27/8/2022).
“Atau dalam bahasa lainnya adalah kita memfokuskan untuk mengendalikan inflasi inti. Namun sekali lagi, inflasi inti ini juga terukur nantinya. Artinya karena pemerintah berwenang untuk menentukan berapa penyesuaian harga BBM, tarif listrik, LPG atau sejumlah tarif lain yang diatur, maka besaran inflasi inti juga dengan mudah diperkirakan,” jelas Benjamin.
Lebih lanjut dikatakan Benjamin, kalaupun saat ini pemerintah berupaya untuk meredam inflasi, Benjamin menilai jika harga BBM dinaikkan, maka inflasi pasti naik. Bukan hanya inflasi inti, inflasi secara kesleuruhan juga akan naik. Jadi apa yang akan dilakukan pemerintah kedepan itu bukan meredam inflasi, tetapi lebih kepada bagaimana memitigasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi itu sendiri.
“Jadi upaya yang dilakukan seharusnya memastikan bahwa distribusi barang dan jasa tetap lancar, tidak terjadi penimbunan komoditas tertentu, tetap tercipta mekanisme pembentukan harga yang adil, meminimalisir penyelewengan, hingga koordinasi lintas instansi yang diperkuat. Itu yang dilakukan nantinya saat harga BBM sudah dinaikkan,” jelasnya.
Dan lagi-lagi, sambungnya, setelah ada penyesuaian harga BBM, inflasi juga bisa diproyeksikan. Maka selanjutnya adalah pemerintah memastikan besaran angka inflasi di masing-masing wilayahnya tidak lebih besar atau jauh lebih tinggi dari realisasi rata-rata nasional. Kalau ada daerah yang inflasinya melampaui rata rata terlalu jauh, maka langsung dicari titik masalahnya dimana.
“Kebijakan seperti itu sebagian besar merupakan rutinitas yang terjadi pada umumnya yang dilakukan oleh setiap TPID. Jadi belum ada cara baru untuk meredam gejolak inflasi di masa yang akan datang, hanya upaya yang lebih ekstra saja yang dilakukan untuk memastikan bahwa upaya menjaga inflasi tersebut benar benar dilakukan maksimal,” kata Benjamin.
Menurutnya, kalau inflasi sudah bisa diproyeksikan maupun di antisipasi, lantas apa yang harus dilakukan saat ini. Benjamin menekankan pentingnya untuk mendata masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Karena dengan laju tekanan inflasi yang terus meningkat tajam belakangan ini akan menggiring banyak masyarakat masuk dalam jurang kemiskinan.
“Jadi lakukan pemutakhiran data, dan lakukan mulai saat ini. Selain itu pemutakhiran data ini juga seharusnya dilakukan dengan jenjang waktu yang lebih singkat. Karena masyarakat kita rentan untuk masuk dalam jurang kemiskinan, ditambah lagi kondisi ekonomi dunia tengah memburuk. Yang bisa merembet pada sulitnya tercipta lapangan kerja baru, yang bermuara pada peningkatan angka kemiskinan,” pungkas Benjamin. (red)
