MUDANEWS.COM, Medan – Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan pertanian (agraria) terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan isu-isu tentang agraria dan masalahnya menjadi hangat di Indonesia.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si dalam kegiatan Kuliah Umum dengan tema “Petani dan Masalah Agraria di Sumatera Utara”, Rabu (3/5) di FISIP USU, Medan, Sumatera Utara.
Pada kegiatan yang digelar secara bersama oleh FISIP USU, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumut tersebut, Muryanto juga mengungkapkan bahwa Undang-undang Agraria di Indonesia dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Informasi di kuliah umum tentang petani dan agraria ini penting. Persoalan ini sebenarnya sangat hangat dan seksi di Indonesia. Sebab, Undang-undang Agraria punya kaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Setelah Muryanto memberikan kata sambutannya, kuliah umum dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo MM, MBA dan Ketua SPI Sumut Zubaidah.
Dalam pemaparannya, Edhy menjelaskan bahwa masalah agraria sangat berhubungan dengan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.
“Kalau kita bicara masalah agraria, saya bicara tentang kondisi Indonesia. Tepatnya persentase kemiskinan yang ada sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edhy mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas aset berbentuk tanah atau lahan yang ada di Indonesia dikuasai oleh pihak-pihak minoritas.
“Orang terkaya menguasai mayoritas aset di Indonesia. Perbandingannya, 1 persen populasi manusia di Indonesia menguasai 80 persen aset tanah Indonesia,” ungkapnya.
Apa yang disampaikan oleh Muryanto dan Edhy tentang betapa pentingnya agraria untuk kesejahteraan masyarakat disambut oleh suatu fakta yang disampaikan Zubaidah tentang konflik agraria antara pemilik modal dan masyarakat.
Zubaidah menyampaikan bahwa monopoli agraria oleh pemilik modal menjadi pemicu terjadinya sengketa. Setiap tahun, lanjutnya, angka konflik agraria di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan mayoritas konflik agraria terjadi di Sumatera.
“Model konflik agraria yang terjadi di Indonesia bukanlah sengketa tanah antara sesama petani, tapi antara petani atau rakyat melawan pemilik modal dan negara. Setiap tahunnya konflik agraria terus bertambah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan berjanji akan terus berupaya menjadikan agraria Indonesia sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat.
“Saya selalu berpegang teguh pada prinsip menjadikan agraria Indonesia yang maha kaya ini untuk kesejahteraan masyarakat. Agraria Indonesia adalah yang paling terkaya dibandingkan seluruh negara. Maka jika kita benar-benar dapat memanfaatkan ini dengan baik, masyarakat akan sejahtera,” tandasnya. Berita Medan, Wahyu Panjaitan
 terbesar di Indonesia.){kind=link}