Mudanews.com, Medan – Nama Lokot Hasibuan – Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara menjadi viral di Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan memanggil Anggota DPRD Sumut, Lokot Nasution, padahal dia bukan anggota DPRD Sumut.
Informasi yang beredar dari Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah mengatakan berkas pemeriksaan Lokot Nasution sudah P21, yang artinya sudah bisa naik ke penyidikan, belum jadi tersangka masih menjadi saksi. Tim Media Mudanews.com melakukan konfirmasi ke Lokot Hasibuan terkait Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) meminta segera di tetapkan sebagai tersangka
“saya sudah berhenti jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018, saya juga tidak bisnis proyek pemerintah dan tidak punya perusahaan kontrusksi, saya bisnis kuliner, rumah sakit dan mineral, bukan penyelenggara negara juga dan Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah sampaikan tidak benar berkas saya sudah P21, sudah diberitakan di beberapa media nasional “ Ujar Lokot pada tim media Medan (26/09/2023).
Sebagai Ketua Partai Demokrat Sumut, Lokot Hasibuan memahami konstalasi politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 membuat kasus KPK salah memanggil dia, digoreng – goreng oleh banyak pihak karena sudah masuk tahun politik .
“ ini tahun politik, saya faham betul ada belatung demokrasi yg suka main fitnah utk mengganggu, tetapi saya ini kader demokrat, nggak main kita memenjarakan orang atas pendapat yg menyakitkan sekalipun, tetapi jika sampai ibu saya tau dan menangis karena fitnah ini, maka saya terpaksa akan menggunakan jalur hukum atas nama kebenaran” tegasnya
“ selama fitnah ini cuma kita yg dengar ya sudah lahhh.. kita faham juga, belatung itu juga butuh makan, kasihan juga kalau dia kelaparan, berdosa kita “ Pungkasnya. (FZ)
