MUDANEWS.COM, Medan – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Medan, Adlan, diharapkan tidak mengecewakan Walikota Medan M. Bobby Afif Nasution. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru tahun ajaran 2021-2002, bagi tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Demikian Sekjen Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI), Batu Bondar Purba kepada wartawan, Jum’at (02/7/2021).
GSRI sebut Batu, berkomitmen mengawal salahsatu program unggulan Presiden Jokowi dalam meratakatan kualitas dan mutu pendidikan melalui program PPDB Zonasi. Karenanya PERMENDIKBUD No 1 Tahun 2021 sebagai juknis, harus dijalankan secara objektif, transparan dan akuntabel.
“Dari tahun 2017 kita sudah kawal pelaksanaan PPDB Online Zonasi itu, baik tingkat Sumatera Utara dan Kota Medan. Namun masih ada saja oknum-oknum yang tidak memiliki martabat dan terindikasi merekayasanya menjadi PPDB Bergaya Online Zonaku. Hingga timbulah berbagai kericuhan, ketidak puasaan ditengah publik, sampai terjadilah aksi demo masyarakat terhadap birokrasi pendidikan,” ujar Batu Bondar Purba.
Karenanya program unggulan Presiden Jokowi, dimana mantunya yakni Bobby Nasution adalah Walikota Medan. GSRI tidak punya pilihan selain tegak lurus, mengawal pelaksanaan pelaksanaan PPDB Online Zonasi Kota Medan.
Diingatkan Batu, meskipun Permendikbud 1 tahun 2021 meluangkan persentase zonasi sedikitnya 50%, kemudian afirmasi sedikitnya 15%, dan perpindahan orangtua/wali 5 %. Namun Disdik Medan diharapkan tidak tergiur memberbesar jumlah siswa pada presentase prestasi.
“Banyak sekolah yang tidak sanggup melaksanakan jalur prestasi, dengan konsekwensi membuka ruang dan kelas unggulan. Itu artinya niat awal bagi pelaksanaan zonasi sudah mendapat perlawanan oleh pelaksana pada level provinsi dan kabupaten kota. Padahal tujuan utama PPDB Online Zonasi, meminimalisir kelas dan sekolah favorit, yang jadi penyebab biaya tinggi. Danseolah sekolah negeri hanyalah tempat pendidikan bagi siswa-siswa tertentu dari kalangan berada saja,” keras Batu Bondar Purba.
Tahun 2018 dan 2019 lalu, PPDB Zonasi tertunda dengan alasanan ketiadaan siswa pada jalur prestasi pada tingkat siswa menengah atas. Padahal yang terjadi sebenarnya, ambisi guna merealisasikan presentase 20% siswa prestasi tidak terpenuhi. Karena masyarakat enggan mendaftar jalur prestasi, karena tidak mampu memenuhi biaya tinggi dalam kegiatan lanjutan belajar mengajar pada kelas unggulan dan prestasi.
“Jika persentase untuk siswa prestasi itu mencapai 20% itu artinya, disetiap sekolah ada 2 kelas unggulan. Apa semua sekolah sanggup melaksanakannya?. Jadi belajar dari pengalaman itu, Disdik Medan sebaiknya komitmen saja menjalankan zonasi 80% sesuai ketentuan Permendikbud sebelumnya,” imbuh Batu Bondar lagi.
Bondar juga berharap, Adlan lebih mengedepankan objektifitas, transparan dan akuntabel dalam PPDB Online Kota Medan, jangan seperti sejawatnya yang sudah 5 tahun melaksanakan PPDB Online Zonasi, tapi tiap tahun terus saja didemo warga.
“Jangan sampai pembangkangan dalam melaksanakan PPDB Online Zonasi yang dijadikan sebagai PPDB Bergaya Online Zonaku. Akhirnya mengambil korban, siswa dan orangtua siswa. Lantas dikambinghitamkan, jika PPDB Online Zonasi tidak tepat dilaksanakan. Mari sama-sama kita jaga program unggulan Presiden Jokowi lewat PPDB Online Zonasi,” tutup Batu Bondar Purba. (Fian)
 Pendidikan Kota Medan, Adlan, diharapkan tidak mengecewakan Walikota Medan M. Bobby Afif Nasution.){kind=link}