MUDANEWS.COM, Sumenep – Presiden Joko Widodo berencana akan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur.
Presiden RI itu bakal meresmikan bandar udara (Bandara) Trunojoyo Sumenep pada 20 April 2022 nanti.
Dikutip Sinergi Madura bahwa Presiden Jokowi juga akan menyerahkan tiga kategori bantuan yang berlokasi di Pasar Anom Sumenep.
Bantuan ini meliputi PKH Minyak Goreng, PKL Minyak Goreng dan Bantuan Langsung dari Presiden kepada pedagang yang ada di dalam atau diluar Pasar Anom.
Selain itu, Presiden Jokowi bersama rombongan akan menuju Pasar Bangkal guna menyerahkan bantuan yang sama.
Rencana kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Sumenep ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti Sutioningtyas.
“Benar, siapa yang menyebarkan,” katanya, saat dikonfirmasi media.
Sementara untuk rundown acara sebagaimana yang menyebar di berbagai grup WA, media ini belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait hingga berita ini dinaikkan.
Kabar Jokowi akan kunker ke Kota Keris itu ditanggapi langsung oleh Aktivis Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (PPPK).
Basri selaku Ketua PPPK akan menolak kedatangan Presiden Jokowi itu karena kegelisahan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan GARAM Madura masih dinilai menjadi polemik hingga hari ini.
”Garam Madura adalah mata pencarian ekonomi masyarakat sebagai penyambung hidup, tetapi pemerintah terkesan abai,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Senin, 18 April 2022.
Menurut Basri Regulasi yang tentu harus berpihak kepada masyarakat, ternyata pemerintah belum juga bisa mendorong kepastian yang jelas.
“Belum lagi soal harga yang dominannya juga tak tentu berpihak kepada petani garam. bahkan kami menilai, penyerapan garam lokal khususnya di wilayah Madura, hingga saat ini belum sesuai dengan harapan petani garam. Pemerintah mestinya hadir sebagai komponen yang bisa membantu masyarakat agar keadialan sosial bagi seluruh rakyat indonesia terjamin betul,” jelasnya.
Pertanyaannya kami adalah dikemanakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diagungkan ke perbankan sekitar 14 Miliar Rupiah oleh PT Garam.
“Saya menilai, kebijakan PT Garam tersebut kesannya ada yang menjanggal, karena dana miliaran rupiah tersebut masih buram,” tegas Basri.
“Belum lagi bicara soal sektor ekonomi masyarakat secara umum, lahan pekerjaan yang tidak jelas sehingga dengan ada Covid-19 kami menduga bahwa pemerintah belum mampu hadir memberikan solusi, kemudian banyak pekerja yang di PHK di beberapa pabrik (wilayah),” tandasnya.
Basri juga mengultimatum akan menggelar aksi apabila tuntutan tidak dikabulkan.
Berikut tuntutan PPPK Madura Jawa Timur terhadap Presiden RI Jokowi;
1. Selesaikan urusan Garam Madura, Stop impor garam
2. Masukkan urusan Garam ke undang-undang anika pangan
3. Pemerintah gagal dalam upaya meningkatkan harga garam Madura
4. Memperjelas hasil audiensi Dirut PT Garam pada tanggal 10 November 2021
5. Menolak hadirnya Presiden RI ke Madura sebelum tuntutan kami diamini
6. Kami menduga hadirnya Presiden RI ke Madura misi politik terselubung
7. Presiden RI mundur dari jabatannya, kalau sudah tak mampu memberikan kesejateraan kepada masyarakat
8. Selesaikan kasus hukum di indonesia agar masyarakat tidak menilai miring terhadap Presiden RI
9. Edukasi yang baik para masyarakat berkaitan dengan vaksinasi
10. Ciptakan lapangan pekerjaan, dan hidupkan ekonomi masyarakat
11. Perbaiki birokrasi demokrasi di Indonesia
(Hanafi)
 di Kabupaten Sumenep, Madura,){kind=link}