MUDANEWS.COM, Batu Bara – Perubahan logo Kabupaten Batu Bara juga tidak luput dari perhatian aktivis Himpunan Mahasiswa Islalm (HMI) yaitu Syahnan Afriansyah SH yang juga pernah berkiprah sebagai wakil presiden mahasiswa BEM UIN Sumatera Utara.
“Secara normatif agenda mengubah logo Kabupaten Batu Bara sah-sah saja untuk dilakukan, karena logo tersebut akan menjadi identitas jati diri masyarakat Batu Bara dimata nasional, logo suatu daerah penting menjadi idenditas bagi suatu daerah di tengah keberagaman budaya Bangsa Indonesia,” tuturnya.
Syahnan berujar, sebagai masyarakat Batu Bara yang memiliki keberagaman budaya, adat dan potensi alam yang dimiliki akan dilihat oleh seluruh masyarakat luas dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia melalui logo Kabupaten Batu Bara yang menjadi refresentasi kita masyarakat yang tinggal di dalamnya.
“Namun kita juga sebagai masyarakat meminta kepada pemerintah baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif sebagai institusi yang menjalankan pemerintahan daerah agar objektif serta memperhatikan seluruh rangkaian proses perubahan logo daerah tersebut,” pintanya.
Terlebih lagi, katanya, jangan sampai ada yang menyalahi aturan, karena Indonesia merupakan negara hukum maka jelas perubahan logo Kabupaten Batu Bara tersebut mesti mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
“Tentu kita sebagai masyarakat mendukung wacana perubahan logo Kabupaten Batu Bara apabila dianggap perlu untuk dilakukan, harapannya perubahan logo Kabupaten Batu Bara tersebut juga mesti melibatkan banyak pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan stake holder yang ada di Kabupaten Batu Bara, agar menentukan logo baru Kabupaten Batu Bara bisa lebih objektif serta mampu menjadi keterwakilan seluruh lapisan masyarakat kita,” pungkasnya.
Namun demikian, dinamika yang terjadi ditengah masyarakat akibat wacana pemerintah yang akan mengubah logo Kabupaten Batu Bara ini juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Batu Bara, karena dari informasi yang kita dapati bahwa tidak sedikit terjadi penolakan perubahan logo tersebut, penolakan ini terjadi bukti kurangnya pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah kita kepada masyarakat terhadap wacana perubahan tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita agar tidak terjadi kesalah pahaman sehingga dapat mengganggu kondusifitas masyarakat Batu Bara,” katanya.
“Saya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi sehingga mengambil langkah-langkah yang kurang baik didalam menyampaikan pendapat atas perubahan logo Kabupaten Batu Bara,” tutup Syahnan. (AK)
){kind=link}