Himmah Sumut Gelar Diskusi di Hotel Terkait Kenaikan BBM

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, MEDAN – Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah atau Himmah Sumut melaksanakan kegiatan Focus Discusion Group yang membahas terkait kenaikan harga BBM dan Implikasi Sosial di tengah masyarakat.

Diskusi terbatas ini di buat sebagai bentuk informasi kepada masyarakat terkait alasan naiknya harga BBM oleh Pemerintah serta dampak yang timbul akibat naiknya harga BBM.

“Kegiatan diskusi hari ini untuk melihat sekaligus mendengar bagaimana kita mendapatkan informasi lebih kongkrit terkait alasan naiknya harga BBM, berapa beban subsidi pemerintah yang harus di keluarkan dan apa dampak jika BBM itu tidak di naikan, hal inilah yang menjadi fokus utama diskusi yang kita buat hari ini, sehingga memunculkan pemahaman secara konferhensif hal yang menjadi pemicu naiknya harga BBM tersebut”, ujar Saibal Putra Plt Ketua PW Himmah Sumut saat membuka acara FGD di Hotel Polonia Medan, Senin (5/9/2022).

Lebih jauh disampaikan bahwa Himmah menginisiasi diskusi ini sebagai ruang untuk dilakukan dialog terkait alasan pemerintah menaikan harga BBM dan upaya kongkrit mengatasi dampak yang timbul dari kebijakan ini, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil serta menyakinkan tidak ada pengkondisian pihak manapun perihal acara diskusi ini.

“Kami nyatakan bahwa kegiatan diskusi ini murni keprihatinan kita melihat kondisi ekonomi akibat kebijakan ini, dan tidak ada politisasi apapun menyangkut acara hari ini, sebagai warga Kampus tentunya sikap rasionalitas perlu di kedepankan, walaupun pada prinsipnya aksi jalanan itu merupakan bentuk kepedulian kita pada kondisi saat ini, namun kita juga harus objektif melihat beban subsidi yang ada, dan apa dampak yang timbul kalau subsidi tersebut tidak dikurangi, inilah hal mendasar diskusi ini kita buat, serta rekomendasi dari hasil-hasil diskusi ini nantinya kita sampaikan secara tertulis dan terbuka kepada pemerintah selaku regulator atas kebijakan dan Pertamina selaku operator di lapangan,” tambah Fadhlan Zainuddin Siregar Sekretaris PW Himmah Sumut menambahkan.

Diskusi Group ini juga menghadirkan para narasumber yang berkompeten terkait kebijakan dan dampak yang timbul pasca kenaikan BBM, diantaranya Eko Marhendi Direktur Lembaga Kajian Strategis Al-Wasliyah, Wahyu Aryo Pratomo ekonom USU, Dony Brilianto Pertamina Regional Sumut dan Basarin Tanjung Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara.

“Pertamina selaku operator yang diperintahkan negara untuk mengelola energi nasional kita berdasarkan UU Migas Nomor 22/2001, maka Pertamina sebagai operator sekaligus bertugas mendistribusikan BBM ke masyarakat,” kata Dony.

Lebih jauh di sampaikan Sales Manager Pertamina ini bahwa faktor naiknya harga BBM dikarenakan konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga menyebabkan harga minyak mentah dunia tinggi, di samping tingginya penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan.

“Intinya pengurangan beban subsidi ini diarahkan kepada sektor yang lebih produktif, seperti kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sebagainya, sehingga pola subsidinya agar tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih berhak menerimanya”, tambahnya.

Di samping itu Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atas kenaikan BBM.

“Siang tadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementrian Keuangan dalam mempersiapkan pola distribusi untuk mengurangi dampak yang timbul akibat dari kenaikan BBM ini,termasuk stimulus subsidi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah inilah sesuai arahan dari Pemerintah Pusat agar hal-hal terkait data penerima bantuan sesegera mungkin kami koordinasikan dengan dinas terkait,” ucap Kadis Sosial Sumut Basarin Tanjung.

Pengamat Ekonomi USU Aryo Pratomo menampili bahwa jika subsidi tidak dikurangi, maka berakibat APBN jebol dan berpotensi menambah hutang baru.

“Mengurangi subsidi sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban APBN kita yang jika tidak dilakukan, maka akan berdampak luas dan berpotensi menambah hutang baru Pemerintah, pengurangan subsidi BBM harus di barengi efesiensi penggunaan BBM bagi kendaraan lainnya,” tutup Dosen Fakultas Ekonomi USU ini. (red)

- Advertisement -

Berita Terkini