MUDANEWS.COM, Medan – Gubernur Sumut harus segera evaluasi jajarannya. Untuk mengcover kebutuhan masyarakat miskin terdampak Covid-19 masih banyak masalah di lapangan.
Hal demikian ditegaskan Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Utara (PGK Sumut), Hendra Hidayat kepada wartawan mudanews.com, Kamis (28/5/2020).
“Harus ada yang bertanggungjawab atas kecurangan isi bantuan sembako yang sudah ditetapkan isi dan takarannya seperti terjadi di Kabupaten Simalungun dan Langkat,” ungkap Hendra.
Hendra menyindir gugus tugas bukan hanya mengurusi persoalan sembako yang semakin semrawut mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran dan distribusi ke masyarakat bermasalah.
“Ini harus terus kita awasi bersama. Kedepan tidak perlu lagi ada sembako yang beginian. Dari awal kita sudah apresiasi Pak Gubernur yang berniat akan memberikan bantuan berupa dana ke masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
“Selebihnya kita serahkan ke yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah kecurangan ini agar tak ada lagi mafia sembako yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hendra meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar segera memerintahkan jajarannya memproses kecurangan tersebut.
“Untuk tim dari KPK yang sempat berkunjung ke Sumut, harapannya agar bisa mendengarkan langsung dari masyarakat. Jangan se pihak saja oleh bupati atau walikota yang sempat meniding bahwa masyarakat Sumut jika diberikan bantuan dana akan dibelikan tuak. Ini penyataan ngawur yang konyol.
Hendra mengatakan, yang jelas jangan jadikan pembagian bantuan ke masyarakat ini sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. “Itu hak rakyat, jangan tambah lagi luka rakyat yang sedang susah,” pungkasnya.
Sementara Kadis Sosial Kabupaten Langkat Rina Wahyuni saat dikonfirmasi mudanews.com pada Sabtu (23/5/2020) hingga berita ini ditayangkan terkait adanya sembako Pemprov Sumut yang kurang dari takaran di Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu belum membalas pesan whatsapp dan telepon seluler. Berita Medan, red
