MUDANEWS.COM, Seruyan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemilu pada 14 Febuari 2024, sedangkan Pilkada serentak digelar di bulan November 2024. 248 Bupati/Wali Kota dan 24 Gubernur bakal habis masa jabatan menjelang tahun 2024. Kursi kepala daerah definitif akan diisi sementara oleh penjabat kepala daerah.
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen MN KAHMI) Manimbang Kahariady berharap agar segenap anggota KAHMI Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng) merawat sikap kritis dan mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dengan hadirnya pelaksanaan tugas (Plt) Kepala Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
“Sikap kritis dan mengawal itu penting, karena kehadiran Plt harus dipastikan untuk menjamin suasana kondusif dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta mampu membangun kemitraan dengan legislatif serta segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok pemerintahan,” ujar Manimbang Kahariady saat menjadi keynote speaker (pembicara kunci) pada Dialog Publik yang bertemakan “Masa Jeda Kepala Daerah Definitif Se-Kalimantan Tengah” yang dirangkai dengan pelantikan MD KAHMI Seruyan masa bakti 2022-2027 di Kuala Pembuang, Rabu (15/6).
Hadir dalam acara tersebut, mantan Kadis Kehutanan Kotim yang juga mantan Bupati Kobar Ir H Abdul Razak yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalteng dan Ketua Umum KAHMI Wilayah Kalteng, Sekretaris Umum MW Daryana dan pembicara yaitu Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Agus Pramusinto MDA, Sekretaris Jenderal KAHMI Nasional Drs H Manimbang Kahariady, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Dr Fahmi, Dekan FISIP UMPR Dr (C) Irwani SSos MAP, dan mantan Asisten II (Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Sekratariat Daerah Provinsi Kalteng Drs. H Nurul Edy, M.Si.
Moderator diskusi, Dosen Pascasarjana UMPR serta mantan Kabiro LKBN Antara Kalteng Dr HM Yusuf SSos MAP yang merupakan putra Seruyan.
Lebih lanjut Manimbang mengatakan kehadiran KAHMI sebagai masyarakat sipil perlu diberikan atensi dalam mengantisipasi terhadap hadirnya Plt Kepala Daerah. Untuk itu, KAHMI bisa bersama-sama berkontribusi ikut berpartisipasi dalam mendukung kondusifitasan daerah serta keberlangsungan penyelenggara pemerintahan yang baik di Kabupaten/Kota melalui Plt tersebut.
“Fungsi pokok pemerintahan yang baik itu untuk memastikan bahwa berjalan tiga hal yang sangat strategis, pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat,” kata Manimbang.
Dengan hadirnya Plt Kepala Daerah, sambungnya, diharapkan dapat meningkatkan atau terjalinnya komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan DPRD , pemerintah pusat serta berbagai elemen strategis dalam masyarakat.
“Potensi atau aktualisasi dari fungsi Plt dalam mengisi kekosongan sebagai konsekuensi dari diadakannya Pemilu Serentak tersebut, diperlukan beberapa kualifikasi yang sangat mendasar yaitu komunikasi, orientasi kepada pelaksanaan program yang berbasis kepada kepentingan masyarakat dan membangun terus kepercayaan serta tetap taat dan tertib administrasi,” tegasnya.
Pada bagian akhir pemaparannya, Manimbang mengingatkan KAHMI sebagai bagian dari perubahan sosial masyarakat terus melakukan advokasi kebijakan serta pemberdayaan dan juga sosial kontrol sehingga sebagai bagian dari masyarakat sipil serta peran. Diharapkan kontribusi nyata KAHMI di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan pejabat para Plt Kepala Daerah itu.
Diperkirakan Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 10 kepala daerah akan digantikan dengan Plt sampai terpilihnya Kepala Daerah definitif pada Tahun 2024.
“KAHMI tempat kumpulnya Cendikiawan Islam dari berbagai disiplin ilmu sudah seharusnya memberikan peran kontribusi pemikiran demi keberlangsungan dan kelancaran Plt dan mengisi kekosongan kepala daerah,” ujarnya.
Dikatakanya, bahwa Plt Kepala Daerah ini harus benar-benar mampu bersikap netral, aspiratif dan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan dan keberlangsungan tugas tanggung jawab pembangunan.
Diketahui bersama, Plt ini ditunjuk langsung oleh pemerintah dan akan menjadi mitra dengan DPRD setempat. “Karena masyarakat wajib memberikan atensi dan KAHMI sebagai bagian Smart Society di masyarakat memberikan atensi sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan tugas para kepala daerah,” jelas Manimbang mengakhiri. (red)
 telah menetapkan Pemilu pada 14 Febuari 2024, sedangkan Pilkada serentak digelar){kind=link}