MUDANEWS.COM, Medan – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menyampaikan Pemandangan Umum pada Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJP APBD) T.A 2020 yang telah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
Fraksi–Fraksi menyampaikan pendapat terhadap LPJP dengan bersumber data dari Pendalaman Materi terhadap Isi Ranperda LPJP, Laporan hasil pemeriksaan BPK maupun dari kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan Medan, Rabu (17/6/2021).
Target dalam APBD T.A 2020 tidak mencapai 100 dari target yang ditetapkan semula dan memberikan catatan ke Gubernur terkait penggunaan dana perimbangan untuk melakukan evaluasi kepada OPD terkait dan memperbaiki komunikasi kepada pemerintah pusat dan Fraksi PDI Perjuangan menilai ada penurunan semangat bekerja secara drastis di lingkungan Pemprovsu. Hal tersebut membuktikan bahwa ada sistem kerja di lingkungan Pemprovsu yang tidak sehat.
“Fraksi PDI Perjuangan Meminta Penjelasan secara terbuka kepada Saudara Gubernur terkait capaian target hanya mencapai 81,28% dari Sektor dana bagi hasil pajak dan kesungguhan semangat bekerja di lingkungan Pemprovsu menurun sangat drastis,“ disampaikan oleh Dr Poaradda Nababan, S.Pb.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebiasaan Gubernur mengangkat dan menunjuk pejabat dengan status Plt yang begitu lama dan adanya dugaan nepotisme dalam mengangkat atau menunjuk pejabat di lingkungan Pemprovsu serta belum maksimalnya penanganan penyebaran Covid-19 sehingga status Sumatera Utara masuk dalam katagori merah.
Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara dibacakan oleh Juru Bicara Dr. Poaradda Nababan, S.Pb diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, SE dan Drs H. Syahrul Efendi Siregar, M. Ei. (red)
 menyampaikan Pemandangan Umum){kind=link}