Oleh: Agung Wibawanto
Ucapan Mahfud MD soal adanya beking aparat dalam praktik penambangan ilegal pada debat cawapres kemarin, mendapat respon dari KSAD, Maruli Simanjuntak.
Maruli mengatakan apa yang disampaikan Mahfud belum lengkap karena hanya menyebut aparat. Meski begitu, Maruli mengakui jika kasus-kasus dulu memang ada aparat TNI, namun kini menurun drastis.
“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.
Atas respon KSAD tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, menjawabnya, “Kami sudah mulai bongkar-bongkar, tapi belum semuanya,” kata Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 Januari 2024.
Mahfud mengatakan, jika ingin menanyakan hal yang lebih teknis perlu ditanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi soal beking aparat ini. Sebab ia merujuk pada pidato pemimpin KPK di acara Paku Integritas beberapa waktu lalu, yang menyebut di Indonesia banyak mafia tambang dan lain-lain itu disokong oleh aparat, pejabat, dan lain sebagainya, “Sehingga sumber korupsi di situ,” kata Mahfud. (Sumber: Antara).
Maraknya aktivitas tambang ilegal dinilai akibat banyaknya keterlibatan oknum aparat dan politisi yang jadi penyokong atau beking. Kondisi ini sebenarnya sudah disampaikan lama oleh Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Letjen (Purn) Bambang Suswantono, “Setelah dijajaki di lapangan, mereka (penambang ilegal) punya beking aparat. kalau tidak ada aparat, dia tidak akan berani,” kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (23/12/2023).
Bambang tengah merampungkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pertambangan ilegal guna memberantas keterlibatan beking. Satgas tersebut bernaung di bawah Kemenkopolhukam dengan menggandeng lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
“Kita sengaja melibatkan beberapa teman-teman kita dari TNI, Polri, Kejaksaan dan sebagainya. Dibutuhkan suatu operasi yang gabungan,” ujar Bambang.
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Abrar menduga tambang ilegal disokong oleh oknum politisi dan aparat.
“Maraknya tambang ilegal karena adanya beking. Bisa politisi, bisa tentara, bisa polisi. Sekarang ini ada orang melakukan tambang ilegal diawasi oleh aparat. Biasanya pencuri ditangkap, ini justru diawasi,” ujar Abrar.
Abrar mengamati kehadiran beking membuat langkah penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi tebang pilih. Sehingga tidak hanya merugikan negara, tetapi juga investor. (Sumber: Republika.co.id)
Sementara Wakil Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengaku masih mendengar adanya oknum aparat yang membekingi aktivitas tambang minyak ilegal (illegal drilling), walau dalam lingkup yang kecil. Kondisi ini yang menjadi salah satu pemicu masih adanya aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah. (Sumber: Kompas.id)
Mahfud MD pun sesungguhnya sudah bicara lama terkait ini. “Seharusnya persoalan tersebut sederhana untuk diselesaikan. Namun, kenyataannya menjadi rumit untuk diselesaikan, apalagi bila melibatkan pejabat negara,” ucapnya.
Mahfud pun sempat bertanya kepada Sekretaris Menko Polhukam terkait pengaruh seorang pejabat militer yang telah pensiun. Tentara yang sudah pensiun tidak lagi memiliki pengaruh.
“Di laporan saya tuh banyak membeking orang? Membekingi mafia. Jenderal inilah jenderal itulah. Tidak pak, tidak punya kekuatan. Nah kalau begitu saya bilang ambil, saya sampaikan ke polisi, ambil. Orang sudah pensiun kok masih ini. Lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi ada pengumuman tersangka,” jelasnya.
Persoalan membekingi itu, tambah dia, sudah lama terjadi, tetapi tidak ada yang berani untuk mengungkapkannya, “Saya kira sudah lama ini cuma tidak ada yang berani ngomong saja. Beking-beking an sejak dulu,” Mahfud menegaskan. (Sumber: JPNN.cim)
Melihat perkembangan ini, ada spekulasi yang mengatakan bahwa di akhir masa jabatannya, Mahfud MD akan “habis-habisan” dan siap perang menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum terbongkar.
Pengamat mengatakan, Mahfud yang memiliki integritas tidak terbebani apapun hingga ia berkesempatan melakukan gebrakan sebelum pensiun, atau malah sebelum ia mengundurkan diri.
Ada rumor pengunduran diri beberapa menteri Jokowi disebabkan banyak hal, salah satunya soal sudah tidak kondusif akibat friksi menteri yang terang-terangan tidak bersikap netral, yakni mendukung Prabowo-Gibran.
Presiden sendiri sepertinya yang memulai untuk menunjukkan dukungan tersebut, menyebabkan menterinya mengikuti langkah Jokowi. Hal ini yang membuat menteri lain merasa istana bukan tempatnya lagi berbakti pada negara.
