MUDANEWS.COM, Medan – Serapan anggaran yang sangat kecil dan sejauh ini di Sumut masih sekitar 38%, memang ini sangat memprihatinkan. Seakan-akan menunjukan kepada kita bahwa ditengah kesulitan masyarakat di Sumut pemerintah daerahnya tidak melakukan apa-apa.
Padahal pemerintah daerah punya uang yang bisa digunakan untuk memperbaiki daya beli masyarakat.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Selasa (23/8/2022).
Saat ini, kata Benjamin, masyarakat tengah tertekan dengan kenaikan sejumlah harga kebutuhan hidup, dan sayangnya tren kenaikan tersebut belum akan terhenti.
“Karena masih ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM serta sejumlah kemungkinan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah. Artinya inflasi masih mengancam ekonomi kedepan,” jelas Benjamin.
Dikatakan Benjamin, kenaikan harga BBM itu bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi. Yang artinya ini bisa membuat sejumlah harapan kita terhadap pemulihan ekonomi kian runyam.
“Namun disisi lain, ada dana yang masih mengendap di pemerintah daerah, yang seharusnya bisa menjadi bumper untuk menahan tekanan ekonomi di tengah ancaman stagflasi atau bahkan resesi seperti saat ini,” tambah Benjamin.
Diungkapkan Benjamin, memang pada dasarnya pemerintah daerah kerap memiliki akselerasi belanja yang tinggi di kuartal ketiga dan keempat setiap tahunnya. Tetapi jika hal tersebut justru terulang lagi di tahun ini, maka ini menunjukan kaau pemerintah daerah kita tidak begitu mampu beradaptasi dengan kesulitan ekonomi yang kita hadapi saat ini.
“Jadi akar masalah penyerapan yang rendah ini apa? seharusnya pemerintah bisa memetakan semuanya. Kalau adanya prinsip kehati-hatian, boleh saja. Tetapi jangan dijadikan alasan kehati hatian tersebut membuat anggaran menjadi tidak terserap. Selama penggunaan uang bisa dilakukan secara akuntabel saya pikir semuanya bisa berjalan baik,” kata Benjamin.
Jadi, sambungnya, memang harus diurai masalahnya, atau jangan jangan justru ada masalah teknis lain yang menghambat realisasi anggaran tersebut. Kalau mengacu kepada APBD Sumut yang sebesar Rp. 6,3 Trilyunan di 2022, maka masih ada uang sekitar 4 Trilyunan yang mengendap dan bisa disalurkan untuk kegiatan yang produktif.
“Di tahun ini dan di tahun depan kita tengah berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak biasa. Dan kita butuh pemimpin yang adaptif dengan situasi seperti itu. Yang benar-benar memahami urgensi penyerapan angaran untuk menyelamatkan perekonomian Sumut serta memperbaiki daya beli masyarakat Sumut. Dan muaranya adalah mengurangi penambahan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan.
“Yang harus dicamkan baik baik adalah SUMUT itu diproyeksikan ekonominya di tahun 2022 ini dikisaran 5%-an, dengan kemungkinan bisa lebih rendah lagi di kisaran 4.5%. Sementara inflasinya setelah kenaikan harga BBM subsidi itu bisa mencapai 6.4%. Jadi terlampau jauh gap inflasi dengan PDRB nya. Dari situ sudah terlihat jelas bagaimana penderitaan masyarakat nantinya,” jelas Benjamin. (red)
