Laporan: Yogoy
MudaNews.com, Medan (Sumut) – Keberadaan Komisi Informasi diharapkan bisa menjadi tempat mediasi penyelesaian sengketa informasi melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Ini menuntut Komisi Informasi mendorong agar masyarakat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik, sehingga semua sistem tata kelola Pemerintah di Daerah berjalan transparan.
Hal itu dikatakan Gubsu Tengku Erry Nuradi usai melantik anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP Sumut) di Kantor Gubsu di Medan, Rabu (19/4).
Mereka yang dilantik HM Zaki Abdullah, Abdul Jalil, Edi Syahputra, Robinson Simbolon dan Meisalina Aruan.
Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry mengatakan anggota Periode Kedua yang dilantik hari ini diharapkan mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai anggota Periode sebelumnya dan dapat menjadi motor terbaik dalam menjalankan keterbukaan informasi Publik di segala Bidang.
Gubsu juga berterima kasih kepada anggota KIP Sumut periode 2012-2016 yang telah menjalankan tugas dengan baik selama empat tahun terahir.
Tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa, KIP Sumut juga cukup berhasil mendorong sosialisasi keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara.
Kehadirannya merupakan amanat rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini cukup revolusioner karena mengatur hak Publik dalam mendapatkan informasi.
Informasi yang berhak di dapatkan masyarakat bukan hanya dari Pemerintah saja. Melainkan juga dari semua Lembaga berbadan hukum termasuk Partai, LSM, Legislatif, Kepolisian, TNI, Yayasan dan sebagainya, tapi dari semua yang berbadan hukum.
“Saya yakin yang dilantik hari ini sudah melalui tahapan yang ketat. Anggota yang dilantik memiliki tanggung jawab berat. Integritas dan independensi menjadi modal utama dalam menjawab kepercayaan masyarakat,” tutup Erry.
Hadir Kadis Kominfo Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Protokoler Ilyas Sitorus, anggota Komisi A DPRD Sumut dan undangan.[rd]
