MUDANEWS.COM, MEDAN – Masalah bangunan perumahan “Java House’ dan ‘At Home Residence’ melanggar Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan yang terlibat dalam mendukung Program Walikota Medan Bobby Nasution meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Divisi Hukum Gerakan Rakyat Semesta Indonesia (GRSI) Darwin Nababan, SH menyampaikan ada perbedaan penegakan hukum oleh Satpol PP dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, antara pengembang dan rakyat biasa.
“Pengembang salah dan menambah bangunan diluar SIMB tidak masalah, asal “diatur” sehingga penegakan hukum berdasarkan Perda menjadi tumpul. Coba kalau rakyat kecil melanggar SIMB akan dilaksanakan secepat – cepat oleh mereka,” ujar Darwin Nababan, alumni Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nomensen Medan pada Jumat, 5 Januari 2024.
GRSI akan kembali menyurati Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan supaya OPD yang terlibat bisa tegas tanpa pandang bulu dalam menegakkan aturan karena mengakibatkan preseden negative dalam penegakan hukum pada bangunan – bangunan yang bermasalah dan mengakibatkan kerugian pemasukan PAD.
