MUDANEWS.COM, Langkat – Ada beberapa Kepala Dinas yang belum defenitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat seperti Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan yang berstatus masih Pelaksana Tugas (Plt).
Semestinya dilakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden RI.
“Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dipandang perlu untuk turun dalam penyelesaian persoalan dalam masalah pelelangan jabatan kepala – kepala dinas yang ada di lingkungan kabupaten langkat, terkhusus plt kepala dinas kesehatan yang tak kunjung definitif sejak awal muncul nya pandemi Covid-19,” kata Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK), Sutoyo kepada mudanews.com, Kamis (19/5/2022).
Dengan terjadinya hal seperti ini, tambahnya, membuktikan bahwa lemahnya pengelolaan pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Langkat.
“Terlebih lagi bahwa kita ketahui bersama Dinas Kesehatan menjadi tolak ukur dalam peningkatan penurunan angka Covid-19 saat ini,” ujarnya.
Hal itu, kata Sutoyo, sejalan dengan klarifikasi Badan Kepengelolaan Pegawai Kabupaten Langkat bahwa pelelangan jabatan Kepala Dinas Kesehatan sudah diberlakukan. Anehnya hingga saat ini pelelangan tersebut tak kunjung jelas.
Sedangkan dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditegaskan bahwa perpanjangan Plt hanya maksimal 6 bulan.
“Namun, hari ini kita lihat lamanya jabatan Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sudah kurang lebih 2 tahun, dalam persoalan ini harapan sebagai kaum inteligensia intelektual muda Kabupaten Langkat berharap agar pihak KASN turun langsung melihat kondisi jabatan-jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Langkat yang tidak kunjung definitif,” tegasnya. (MN)
 Langkat seperti Kadis){kind=link}