MUDANEWS.COM, Medan – Puluhan pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara (PW IPA Sumut) kembali mendatangi Mapolda Sumut dan kantor DPRD Sumut, Kamis (7/4/2022).
Dalam aksi ke dua itu, IPA meminta ‘Tutup PT SMGP’ yang diduga menjadi mesin pembunuh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terkhusus di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang diduga terjadi kebocoran gas H2S pada 25 Januari 2021 dan 06 Maret 2022 yang mengakibatkan 5 orang meninggal dan 58 orang keracunan.
Pada aksi ke dua ini puluhan pengurus PW IPA Sumut ini kecewa dan mengamuk di Mapolda serta kantor DPRD Sumut.
Dalam orasinya koordinator aksi Ahmad Irham Tajhi mengatakan Polda Sumut dan jajaran dinilai tidak mampu menyelesaikan kejadian ini.
Hal senada juga diutarakan oleh Koordinator Lapangan Mhd Khoir Akmal bahwa ini sudah aksi yang ke dua. Namun belum ada tindakan serius dari Kapolda Sumut untuk memanggil Dirut Pelaksana PT SMGP yang ada di Kabupaten Madina.
“Kami minta Polda Sumut dan jajaran harus tangkap Dirut Pelaksana PT SMGP yang ada di Sumut,” tegasnya.
Aksi berlanjut di depan gedung DPRD Sumut, massa sempat dorong-dorongan, diwarnai aksi panjat pagar dan goyang pagar serta pemberian Surat Somasi ke DPRD Sumut.
IPA Sumut meminta Komisi B dan Komisi D DPRD Sumut untuk serius dan segera panggil Dirut Pelaksana PT SMGP yang ada di kabupaten Madina mereka juga menyerukan tangkap oknum Direktur Utama PT SMGP berinisial YT yang ada di Jakarta.
Aksi tersebut langsung ditanggapi serius oleh wakil ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan ketua komisi B Dhody Thahir mengatakan akan memanggil secepatnya Dirut Pelaksana PT SMGP di Madina dan juga Bupati Kabupaten Madina sebagai kepala daerah disana.
“Dan kami juga akan mengevaluasinya, dalam waktu dekat kami akan suratin dan RDP,” ujar ke dua petinggi DPRD Sumut tersebut.
Ketua PW IPA Sumut Mhd Amril Harahap didampingi Sekretaris Hairul Hanafi Purba dan pengurus lainnya di tempat yang sama menyampaikan akan menunggu bukti keseriusan Kapolda dan DPRD Sumut melalui Komisi B dan D DPRD Sumut.
“Kalau RDP dirut pelaksana juga tidak diperiksa Minggu depan kami akan berangkat ke Jakarta dan akan buat aksi yang lebih besar di depan kantor Kementerian ESDM dan Mabes Polri,” tutup Amril dengan tegas. (red)
 kembali){kind=link}