MUDANEWS.COM, Medan – Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari penyebaran Covid-19. Dan dari banyak negara tersebut, yang paling dikuatirkan adalah masalah krisis sosial dalam bentuk amuk masa yang justru bisa memicu kehancuran lebih luas lagi di segala bidang. India dan Afrika selatan menjadi salah satu contoh dimana kebijakan pemerintahnya memberlakukan lockdown justru memicu terjadinya krisis sosial.
“Dari India, lockdown yang dilakukan negaranya memicu seorang ibu untuk membuang anaknya di sungai gangga karena kelaparan. Sementara itu, aksi bentrokan terjadi di Afrika Selatan yang dipicu distribusi kebutuhan makanan yang bermasalah. Krisis ekonomi yang terjadi pada masa pandemic corona ini sebenarnya telah menjalar ke masalah krisis kemanusiaan,” ujar Analis Pasar Keuangan, Gunawan Benjamin, Sabtu (17/4/2020).
Menurut Benjamin, corona telah memaksa banyak negara untuk menutup perusahaan dan menghentikan aktifitas masyarakat (lockdown). Negara dengan status emerging market atau berkembang, sangat rentan mengalami gejolak kemanusiaan. Terlebih lagi negara miskin. Negara maju dan kaya cenderung mampu bertahan dan kecil kemungkinannya mengalami krisis kemanusiaan yang dipicu oleh kelaparan.
“Alasan inilah yang menjadi landasan mengapa pemerintah kita tidak mau mengambil langkah-langkah yang serupa dengan negara lain (lockdown). Karena pertaruhannya sangat mahal. Dan banyak masyarakat kelas menengah yang berpotensi masuk ke garis kemiskinan. Data sebelum corona terdapat sekitar 110 juta orang yang berpotensi jatuh ke garis kemiskinan,” tegasnya.
Pasti angkanya sudah mengecil, jelasnya, mkarena pembatasan ruang gerak masyarakat sejauh ini sudah memicu penambahan jumlah orang tidak mampu atau miskin. Presiden boleh saja menilai kebijakannya (PSBB) mampu meredam masalah sosial, tidak seperti layaknya India atau Afrika Selatan.
“Tetapi pertanyaannya, sampai kapan karantina wilayah ini akan berlangsung?. Karena semakin lama maka akan semakin berbahaya. Dan jika muncul krisis sosial, maka masalah pandemic ini justru akan semakin parah di tanah air.
“Kuncinya ada dikebijakan pendistribusian kebutuhan pokok. Efektifitas kebijakan Presiden ini akan bagus kalau di tingkat kelurahan atau desa juga efektif. Presiden nantinya juga akan lebih banyak menggunakan fiskal sebagai alat untuk meredam gejolak. Namun, fiskal juga punya batasan. Tidak memperdulikan pertumbuhan ekonomi, yang penting semua bisa makan memang kebijakan yang tepat untuk saat ini,” tegasnya.
Tetapi kita berlomba dengan pandemic. Efektifitas fiskal ini diragukan saat durasi pandemic corona justru berlangsung lebih lama ketimbang kemampuan fiskal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalahnya tidak ada yang tahu kapan pandemic berakhir, semuanya masih berupa ramalan/ekspektasi. Tetapi masalah ekonomi akan berlangsung terus dan baru akan kembali normal setidaknya 3 bulan setelah pandemic berakhir.
“Badai Covid-19 pasti berlalu, tetapi jangan sampai kita babak belur terlebih dahulu. Seperti adanya krisis sosial yang bisa membuat keadaan semakin rumit ditengah penyebaran covid 19. Yang paling penting urusan perut masyarakat itu bisa di’aman’kan,” tandasnya. Berita Medan, red
