MUDANEWS.COM, SIJUNJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung mengadakan rapat perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Senin (8/1/2024).
Kepala BKPSDM Sijunjung, Riky Mainaldi Neri menjelaskan instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan ASN paling lambat Desember 2024 sesuai pasal 66 undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
“Pengadaan ASN tahun 2024 terdiri dari PPPK bagi khusus pelamar Non ASN dan CPNS bagi pelamar umum,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan untuk setiap instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Sijunjung harus memasukkan data pekerja dengan pertimbangan yang matang.
“Dalam data ini diperlukan kecocokan jangan sampai ada tenaga atau pekerja yang tak terdata karna itu bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Endi Nazir menyampaikan dalam rapat tersebut data yang diusulkan tidak ada yang tertinggal.
“Pengangkatan ini diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak ada setelah diusulkan data yang tertinggal,” ujarnya.
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sijunjung, April Marsal berharap agar semua THL yang sudah lama bertugas di Pemkab Sijunjung agar semua diangkat sebagai PPPK.
“Hal itu juga harus memperhatikan anggaran yang disediakan daerah untuk kepentingan pekerja THL,” jelasnya.
Kemudian Aprisal PB, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sijunjung juga mendukung penuh penerimaan formasi PPPK. Terkait yang belum termasuk data base kita tetap membuka formasi melalui pembukaan formasi CPNS.
Hal senada juga diucapkan oleh Ketua Komisi 1 Sasmi Ultriadi, THL yang sudah lama bekerja untuk tak luput di data.
Selanjutnya para kepala OPD menyampaikan jumlah THL yang berharap bisa diangkat sebagai PPPK, penyampaian pengadaan untuk PPPK itu diawali penyampaian Kepala Satpol PP Damkar, Kadis PMN, Kadis Capil, Kadis Sosial dan pimpinan OPD lainnya juga mengusulkan calon PPPK.
