Laporan : Wahyu Panjaitan
MUDANews.com, Medan (Sumut) – Untuk menghindari korupsi tentunya harus dimulai dengan perencanaan.Dengan perencanan yang baik tentunya akan menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran, waktu dan biaya.
Di Sumatera Utara sendiri sudah mulai dilaksanakan perencanaan berbasis elektronik yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement sampai e-audit.
Demikian yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara T.Erry Nuradi saat menjadi narasumber bersama tokoh nasional lain diantaranya Komisioner KPK Thony Saut Situmorang, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan serta Ketua Pusat Anti Korupsi Indonesia Zainal Arifin Mochtar dalam acara ‘Mata Najwa on stage’ bertema ‘Kita Anti Korupsi’ bertempat di Serbaguna Pemprovsu Jalan William Iskandar, Medan Sumatera Utara, Jum’at (18/3).
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Jaringan Mahasiswa Intelektual Sumateta Utara (JAMINSU) Muhammad Alvin saat ditemui dikediamannya Jalan Pancing, Medan, Senin (20/3) mengapresiasi dan mendukung penuh upaya-upaya yang akan dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.
Alvin mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang sudah mengakar pada tubuh pejabat Sumut tidak dapat dilakukan dengan hanya penegakan hukum semata namun juga harus didukung dengan komitment diri dan juga perbaikan siatem. Komitment dan perbaikan sistem tersebut akan dapat memberantas korupsi mulai dari kelas bawah sampai pada kelas atas.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada upaya penegakan hukum semata. Langkah lebih antisipatif yang dilakukan oleh Gubernur Sumut Bapak T.Erry Nuradi dengan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui komitment dan perbaikan siatem adalah langkah yang tepat,”ujar Alvin.
Tidak hanya itu Alvin juga menuturkan bahwa kepercayaan masyarakat Sumut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan kembali lagi pasca terlibatnya dua Gubernur sebelum Erry dalam kasus tindak pidana korupsi.
“Dengan adanya perencanaan berbasis elektronik, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement sampai e-audit ini akan dapat meminimalisir tindak korupsi dan dapat merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemprovsu yang sudah mulai hilang,”jelasnya.
Selain dua hal tersebut, Alvin juga mengatakan bahwa untuk kemajuan suatu daerah tidak dapat dilakukan hanya pemerintah daerah semata, namun juga kita sebagai masyarakat harus terus selalu melakukan perbaikan diri dan juga dukungan terhadap program-program positif yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut.
“Mari kita dukung semua program-program positif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar Sumut dapat menjadi daerah sesuai dengan yang kita inginkan bersama, bebas dari korupsi,”demikian Alvin.
