Rapat Paripurna 2023, Sejumlah Fraksi Bahas Soal Air Bersih

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, BATU BARA – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi tentang Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Kabupaten Batu Bara T.A 2024 dan Nota Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batu Bara No.1 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Batu Bara Kepada Perumda Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara, Selasa (24/10/2023).

Pada pandangan umum Fraksi-fraksi ini, beberapa Fraksi bahas Perumda Air Minum Tirta Tanjung persoalan penyediaan air bersih di Kabupaten Batu Bara.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju untuk dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Fraksi Golkar, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten batu bara yang telah mengalokasikan anggaran universal health coverage dan kenaikan gaji honorer.

“Semoga kedua program yang direncanakan dan akan dijalankan pada Ranperda APBD TA 2024 tidak membebani keuangan Kabupaten Batu Bara,” sebut Rohadi Ketua Fraksi Golkar menyampaikan.

Melalui pandangan umum ini, Fraksi Golkar menyampaikan dan mengingatkan kepada semua fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provsu perihal penjelasan masa jabatan Bupati Batu Bara yang menjelaskan masa berakhir jabatan Bupati Batu Bara pada tanggal 27 desember.

“Kami fraksi Golkar menyarankan pengusulan Pj Bupati harus melalui pembahasan lintas Fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna, dimana pengusulan secara administrasi melalui kelembagaan institusi DPRD dan yang menandatangani surat pengajuannya adalah ketua DPRD,” ujar Rohadi.

Fraksi Gerindra, menyimpulkan bahwa rancangan peraturan daerah ini dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya bersama oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batu Bara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sementara, Fraksi Demokrat mengaspresiasi Pemkab Batu Bara dalam rangka penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara, dikarenakan masih banyaknya warga yang belum terlayani air bersih.

“Berharap dengan pernyataan modal ini, dapat meningkatkan cakupan pelayanan ditahun 2023 serta dapat berkontribusi dalam PAD Kabupaten Batu Bara,” sebut Syahrul Siahaan, SH menyampaikan.

Fraksi PKS meminta agar kebutuhan air bersih di Kabupaten Batu Bara harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Berbeda dengan itu, Fraksi Nasdem mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk dapat menuntaskan program-program dengan prioritas untuk tercapainya kesejahteraah masyarakat batu bara sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Batu Bara ‘Menjadikan Masyarakan Industri Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya Serta Religius’.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dan nota Ranperda untuk dilakukan pembahasan di tingkat selanjutnya.

Fraksi PBB berpandangan bahwa Perumda Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara harus diselamatkan, karena ketersediaan air baku bagi masyarakat merupakan salah satu elemen sekaligus indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

“Jika sebahagian besar masyarakat Kabupaten Batu Bara telah terlayani kebutuhan air bakunya oleh Perumda Air Minum Tirta Tanjung, maka dapat di indikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara telah membaik, tetapi jika sebaliknya, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara belum membaik,” kata Edi Syahputra, ST menyampaikan.

Fraksi Nurani Karya Bangsa menilai, salah satu upaya yang diperlukan adalah keberadaan kebijakan penyertaan modal ini diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Batu Bara, dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah.

Sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan nilai kontibusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di kabupaten batu bara kedepan,” kata Mukhlis BN menyampaikan pandangan umum Fraksi NKB. (Red)

- Advertisement -

Berita Terkini