MUDANEWS.COM, Medan – Puluhan mahasiswa yang terdiri dari PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), BEM Nusantara Sumatera Utara, Serikat Mahasiswa UNIMED dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan mendapat tindakan represif dari oknum aparat kepolisian Polrestabes Medan ketika melakukan aksi demonstrasi menolak disahkannya UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (31/3/2023).
“Dari awal kami melakukan aksi dengan tertib dan terstruktur, saya bersama teman-teman yang lain bergantian menyampaikan orasi politik sembari menunggu Pimpinan DPRD Sumatera Utara dalam hal ini Ketua DPRD untuk hadir bersama kami agar kami bisa menyampaikan tuntutan aksi yang kami bawa. Namun yang hadir hanya Ketua Komisi dan baru beberapa menit mereka kembali ke gedung DPRD,” ujar Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Medan Hardian Tri Syamsuri yang juga salah satu pimpinan aksi kepada mudanews.com, Sabtu (2/4/2023).
Lebih lanjut, Hardian menuturkan, beberapa saat kemudian kericuhan terjadi ketika para massa aksi ingin masuk ke dalam gedung DPRD untuk melaksanakan salat Ashar namun tidak diizinkan oleh pihak keamanan dan DPRD. Kemudian para massa aksi tersebut melakukan blokade jalan dengan membakar ban dan terus melakukan orasi politik dan pembacaan puisi dari atas mobil komando.
“Ketika kami kembali ingin masuk ke dalam kami dihalangi sejumlah oknum diduga aparat Kepolisian berpakaian preman, bahkan mereka melakukan perobekan baju dan melakukan tendangan-tendangan yang mana saya sendiri menjadi korban, dan beberapa teman yang lain yang ikut menjadi korban, yang lebih parahnya mereka menantang para mahasiswa untuk berduel dan berkata-kata kasar kepada kami,” ungkap Hardian.
Menurutnya, selama ini kepolisian selalu menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, selalu berslogan humanis dan presisi. Namun tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian tersebut malah mencerminkan sebaliknya.
“Ttindakan represif sekecil apapun yang dilakukan itu sama sekali tidak mencerminkan citra kepolisian yang baik. Seharusnya sebagai pengayom masyarakat harus bersikap humanis dalam melakukan pengamanan ataupun ketika bermasyarakat, bukan menunjukkan sikap arogansi dengan memaki-maki dan melakukan tindakan fisik,” tegas Kabid PTKP HMI Cabang Medan.
Hal senada juga disampaikan Guntur Kurniawan selaku Kordinator Daerah BEM Nusantara Sumatera Utara yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPRD Sumatera Utara. “Seharusnya sebagai wakil rakyat harus hadir untuk mendengarkan keresahan masyarakat dan para buruh untuk selalu menjadi penyambung aspirasi masyarakat bukan malah acuh tak acuh,” kata Guntur.
“Kami akan kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi dengan massa yang lebih terorganisir dan lebih besar lagi agar DPRD Sumatera Utara bisa mendengar apa yang menjadi tuntutan dan keluhan para buruh dan masyarakat berkaitan dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut massa aksi kecewa dikarenan tidak ada satupun pimpinan DPRD Sumatera Utara yang keluar untuk menanggapi dan mendengarkan aspirasi para mahasiswa yang berdemonstrasi. (Nh)
, BEM Nusantara Sumatera Utara,){kind=link}