MUDANEWS.COM, Medan – Berdasarkan survei yang dilakukan dari tanggal 11-17 Agustus 2022 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan Publik terhadap Polri sebesar 54,2 persen.
Dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan FS, publik mulai kurang percaya dengan Polri akibat oknum yang melakukan itu.
Kinerja Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok SH SIK dalam menangani Vaksinasi Covid-19, bangkitkan ekonomi masyarakat dengan kegiatan Baksos, dan mengungkap berbagai kasus kejahatan baik Narkoba, perjudian, pembunuhan hingga kriminalitas patut diapresiasi.
Kepada mudanews.com di Medan, Selasa (13/9/2022), Sekretaris Tim Caretaker Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Langkat Selamat SPdI menyampaikan apresiasi atas kinerja Kapolres Langkat.
“Selama Kapolres Langkat memimpin, Pak Kapolri boleh turun langsung, melihat kedekatan Kapolres Langkat dengan para ulama, Tuan Guru Besilam, pemuda, mahasiswa, Guru Agama Pendidikan Agama Islam, dekat dengan seluruh elemen masyarakat dan cinta dengan Budaya,” kata Selamat.
Sementara Tim Caretaker MD KAHMI Langkat Ismail Marzuki menyoroti penanganan kasus penangkapan oknum Wakil Rakyat di Langkat atas dugaan penghasutan.
Sebelumnya, oknum anggota DPRD Langkat berinisial ZH menjadi tersangka di Polres Langkat atas kasus dugaan penghasutan. ZH sudah dua kali dipanggil sebagai tersangka. Namun ZH selalu mangkir dan akhirnya ditangkap. Polisi telah berupaya melakukan mediasi kedua belah pihak antara ZH dan PT Repala. Namun pelapor tetap saja melanjutkan laporannya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI AS meminta Bapak Kadiv Propam Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum kepolisian terkait kasus yang mentersangkakan anggota dewan di Langkat ini. Akhirnya ZH dibebaskan.
Dia mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak mempertahankan Kapolres Langkat untuk mewujudkan Polri Presisi dan dicintai publik.
“Meminta Kapolri berpikir jernih persoalan kasus yang terjadi di Langkat ini. Polri harus independensi soal hukum, hiraukan dan jangan terpengaruh dari ‘tarikan politik’ yang sangat keras atau ‘tekanan politik’ yang nampak dipublik maupun yang tidak terlihat untuk membebaskan seseorang,” tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia” benar-benar dirasakan masyarakat Indonesia.
“Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk fokus kasus lain, keluhan masyarakat sampaikan ke Kapolri agar masyarakat merasakan keadilan di NKRI ini,” pungkasnya. (Arda)
