MUDANEWS.COM, Langkat – Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Langkat Hasan Basri buka suara terkait Kepala Desa Kabupaten Langkat dikabarkan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 4 sampai 8 November 2021 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yakni dari Lembaga Study Implementasi Akuntablitas Publik (SIAP).
Hasan membenarkan Kades Bimtek ke Lombok. Namun, sambugnya, Bimtek Kades itu tidak se Kabupaten Langkat. “Benar. Tapi tidak se Kab. Langkat,” sebut Hasan saat dimintai konfirmasi mudanews.com, Minggu (7/11/2021).
Bimtek itu sudah ada persetujuan dari Dinas PMD Langkat. “Dalam hal ini, desa yang mengikuti kegiatan tersebut meminta PMD untuk melakukan pendampingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak salah sasaran dan setidaknya dapat melakukan pembinaan dari kegiatan study tiru daerah yang dikunjungi,” jelasnya.
Biaya kontribusi Bimtek ke Lombok NTB sebesar Rp. 6,5 Juta per peserta, diambil dari dana desa. “Di ambil dari pos mata anggaran Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran 2021,” jelasnya.
Apdesi Langkat mengetahui Kades se Langkat ke Lombok. “Ya, sebagai organisasi profesi kepala desa dan perangkat desa, tentu kami dari pihak Apdesi Langkat mengetahui hal ini,” kata Hasan.
Kades bisa memilih Bimtek ke Lombok atau Semarang. Sedangkan di Semarang yang akan dilaksanakan pada Jumat-Selasa, 12 s/d 16 November 2021 bertempat di Hotel Louis Kane Semarang & Hotel Royal Malioboro Jogjakarta.
“Bukan gelombang, hanya saja desa punya pilihan untuk memilih daerah yang dikunjungi dan bisa ditarik manfaat serta diharapkan dapat diterapkan di desa- desa di Langkat. Seperti di Semarang misalnya, Desa yang dikunjungi adalah Desa Banyubiru, Desa Terbaik 2021 Provinsi Jateng untuk katagori pelayanan masyarakat berbasis digital. Dan di Lombok, desa yang dikunjungi Desa Lendang Nangka, desa terbaik nasional dalam hal pengelolaan Bumdes,” paparnya.
Jumlah Kades Langkat yang ke Lombok dan Semarang, kata Hasan, 150 orang.
Sebelumnya diberitakan, Mantan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Langkat dan mantan Anggota DPRD Langkat Syafril SH itu mengungkapkan pemerintah pusat memberikan uang banyak untuk desa. Bimtek kepala desa diduga hanya bermanfaat secara pribadi, namun manfaat untuk desa kita belum tahu.
Biaya kontribusi Bimtek sebesar Rp. Rp6.500.000,00 per perserta itu, lebih baik digunakan untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19 atau bangkitkan ekonomi desa sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
Bimtek yang dilaksanakan pihak ketiga, dinilai tidak ada gunanya. “Tidak ada gunanya untuk pembangunan desa di Langkat, buktinya pembangunan apa yang ada di Langkat?” tanya Syafril yang berpropesi sebagai pengacara itu, Jumat (5/11).
(red)
 Kabupaten Langkat Hasan Basri buka suara){kind=link}