MUDANEWS.COM, Medan – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM Sumut) menggelar Diskusi Publik bertema “Pemuda dan Mahasiswa Menatap 2024” Kontroversi Penundaan Pemilu 2024, bertempat di Stadion Kafe Jalan Jati II No. 1 Medan, Minggu (17/4/2022).
Dalam diskusi publik yang dihadiri berbagai kalangan dari berbagai elemen masyarakat, seperti pemuda, mahasiwa, praktisi hukum dan akademisi tersebut tampil sebagai pembicara Shohibul Anshor Siregar, dan beberapa pembicara dari kalangan muda seperti Zeira Salim Ritonga, (Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut), Qahfi Rumola Siregar, Mora Harahap, dan Ahmad Khairuddin.
Ketua Umum DPD IMM Sumut Muhammad Arifuddin Bone sebagai tuan rumah acara mengutarakan, tujuan digelarnya diskusi sebagai wujud keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi ditanah air. Khususnya sikap para birokrasi yang menjadi elit pemerintahan, juga para politisi yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Karena kerap mempertontonkan kontroversi dan mengundang “kegaduhan” publik, mengopinikan penundaan Pemilu juga penambahan priodesasi presiden bahkan hingga dengan menggalang masa ormas, asosiasi profesi dan komunitas-komunitas pendukung.
“Para pembantu kepala negara ini, harusnya menunjukkan kinerjanya serta kemampuannya, dalam mengatasi berbagai situasi rawan ditengah masyarakat seperti kelangkaan minyak goreng kenaikan harga dari sembako hingga BBM. Daripada membuat kisruh dan mengundang gaduh,” tukas Arifuddin Bone.
“Karenanya sebagai agen-agen perjuangan menuju perubahan dalam berdemokrasi, kita mengundang bapak-bapak, abang-abang dan saudara-saudara kami guna memberikan pencerahan dan penambahan wawasan kepada kita semua, peserta diskusi,” harap Arifuddin Bone. Dan mengapresiasi Bidang Hikmah dan Politik IMM Sumut dengan Ketua Panitia Perwira Muda, yang telah mengawal kegiatan dan acara diskusi yang diakhiri Buka Puasa Bersama itu.
Terkait wacana penundaan Pemilu 2024, serta penambahan priodesasi dan masa jabatan presiden, Zeira Salim Ritonga yang merupakan fungsionaris PKB Sumut menyebutkan, partainya menilai hal itu sudah tuntas dan jangan lagi menjadi polemik. Apalagi Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak ada penundaan pemilu, dan selalu menjunjung priodesasi presiden yang dibatasi UU hanya 2 priode.
“PKB selalu bersama rakyat dan selalu siap tampil menjadi penyambung aspirasi rakyat. Presiden sendiri sudah menegaskan tidak ada penundaan PEMILU, apalagi penambahan priodesasi jabatan presiden. Mari kita dukung dan sosialisasikan, agar publik tidak mudah termakan isu dan provokasi,” ujar Zeira.
Pendapat Zeira ini ditambahi oleh Ahmad Khairuddin dan Qahfi Romula Siregar yang menegaskan, Presiden Jokowi jangan lagi seperti bermain pingpong hingga wacana-wacana kontroversi seperti itu bergulir kesana kemari. Dan sudah waktunya, mengingatkan agar jajaran menteri fokus pada pekerjaannya sebagai pembantu kepala Negara, serta melupakan kepentingan partai, golongan dan kelompok.
“Mungkin sudah waktunya Jokowi mencopot menteri-menteri yang kerap membuat kontroversi itu,” lugas Qahfi Rumula Siregar dan Ahmad Khairuddin.
Anggaran Fantastis di Tengah Covid
Sementara itu Shohibul Anshor Siregar penggiat nbasis menyoroti kesiapan pemerintah terkait penyelenggaran PEMILU yang anggarannya mencapai Rp. 110,4 T. Di tengah situasi perekonomian yang sangat keras dan menghantam masyarakat bawah, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit guna melaksanakan proses demokrasi dan peralihan kepemimpinan secara konstitusi.
Shohibul juga mengingatkan keprihatinannya tentang suksesi ditanah air, yang tidak pernah berjalan mulus, dan selalu berkaitan dengan kepentingan global. Bahkan ditegaskannya, suksesi kepemimpinan ditanah air, selalu berhubungan dengan kepentingan-kepentingan asing. Karenanya dibutuhkan pemimpin nasional yang mandiri, dan jauh dari tekanan dan intervensi asing.
“Adalah hal yang terlalu mengada-ada, jika kemudian ada satu kelompok yang mengklaim berhasil menjatuhkan sebuah pemerintahan, karena semua suksesi ditanah air selalu berhubungan dengan kepentingan global dari luar negeri. Yang terjadi adalah para pemodal akan menarik modalnya, ketika sebuah kepemimpinan pemerintahan dianggap tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Termasuk kondisi terkini yag tengah kita hadapi,” keras Shohibul.
Karenanya Shohibul mengingatkan agar demokrasi yang diharapkan lebih kepada PEMILU dapat lebih mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai, setelah PEMILU malah masyarakat yang menanggung bebanya lewat berbagai pajak serta retribusi yang diluar logika. (alfi)
 menggelar Diskusi Publik){kind=link}