MUDANEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024. Hal itu pun mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya ialah Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang.
Sahat mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri Kabinet Indonesia Maju bicara soal penundaan Pemilu 2024. “Sejak awal wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden 3 periode, kami dengan tegas menolak. Kami tentu mengingatkan para menteri mengikuti perintah Presiden Jokowi,” tegas Sahat, Rabu malam (6/4/2022).
Sahat mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan agar para menteri lebih fokus bekerja membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini terutama ekonomi rakyat yang mengalami pelemahan daya beli akibat terpaan Covid-19. Wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hingga usulan Jokowi 3 periode, ujar Sahat, justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Bahkan tudingan kepada orang dekat Presiden Jokowi dan pihak istana berada dibelakang manuver penundaan Pemilu hingga merubah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode tak dapat dipungkiri setelah pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Publik mengikuti manuver dan penggalangan massa termasuk dukungan kepala desa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi, sehingga wajar saja manuver itu dicurigai mendapat restu istana,” kata mantan Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi – Ma’ruf Amin ini.
Bahkan, ujar jurnalis Tempo ini, nama Staf Khusus Jokowi Anggit Nugroho, misalnya, disebut ikut menggalang ikrar relawan setia ikut Jokowi 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga dukungan kepala desa lewat Apdesi.
“Kami melihat ada 4 menteri yang seharusnya ditegur oleh Jokowi yakni Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto dan Tito Karnavian,” ujar Sahat.
Kecurigaan publik kepada Jokowi kian muncul, ujar Sahat, saat Luhut Panjaitan bicara penundaan Pemilu dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut amendemen UUD 1945 tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Tito mengatakan itu kemarin di Gedung DPR.
“Kami mencium statement Tito Karnavian sebagai upaya melempar bola amandeman UUD 1945 tentang masa jabatan presiden kepada MPR sekaligus membuka pintu kepada kepala daerah menyampaikan dukungan seperti yang dilakukan Apdesi. Jadi sangat tepat jika Jokowi melarang menteri – menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024,” kata Sahat.
Ia menambahkan, sebagai pendukung Jokowi, mereka akan mengingatkan Jokowi agar tidak berakhir dengan caci maki dan tuduhan haus kekuasaan. Sahat menegaskan, Jokowi cukup 2 periode sesuai amanat UUD 1945. Jika pun ada amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, Jokowi, ujar Sahat, tidak bisa mencalonkan diri lagi kecuali MPR berani menerabas semua aturan yang membatasi masa jabatan presiden. (red)
 melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024.){kind=link}