MUDANEWS.COM, Pamekasan – Akhir-akhir ini program Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dinilai bagus dalam kepimpinannya sebab membuat terobosan baru seperti beasiswa santri dan beasiswa untuk mahasiswa. Selain itu program Bupati dinilai bersih tanpa korupsi di birokrasi.
Seperti yang disampaikan dalam dialog Poscad Mahasiswa yaitu Host Ongky Arista aktivis berdialog dengan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Senin (06/09/2021) kamarin.
“Banyak masyarakat menilai program Bupati bagus sekali,” kata Ongky.
Ongky melanjutkan seperti terkait terobosan-terobosan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
“Seperti memberikan beasiswa kepada mahasiswa, santri dan seterusnya termasuk reformasi yang tidak pernah jual beli jabatan,” tanya Ongky.
Lantas Bupati Baddrut Tamam memberikan tanggapannya terhadap Ongky bahwa dirinya hanya manusia biasa yang sedang berikhtiar.
“Mengurangi kebutuhan yang tidak esensial itu definisi hidup sederhana. Baru saya memilih cara hidup kepemimpinan muslim,” kata Baddrut Tamam.
Lebih lanjut, Bupati muda yang dikenal cerdas itu mengaku bahwa dirinya sebagai orang muslim hanyalah bagaimana dapat berikhtiar untuk meniru cara kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasululloh.
“Sebagai orang muslim mengikuti Rasulullah, sebagai orang Indonesia mengikuti regulasi dan berpondasi kepada kemaslahatan yaitu ada spritual kepemimpinan yaitu pemerintah bersih,” ungkap Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu juga menuturkan bahwa sebagai seorang pemimpin tidak boleh mengikuti proyek-proyek.
“Saya berjanji kepada diri saya tidak ada jual beli jabatan, kenapa? karena jika ada jual beli jabatan berbayar itu pasti berfikir bagaimana cara mengembalikan,” jelasnya.
Selain itu, Ongky bertanya kepada Bupati tentang adanya beberapa anggapan sebagian masyarakat menilai bahwa Bupati jarang menemui peserta aksi di bumi Gerbang Salam itu.
“Enggak penting, kalau demo penting saya keluar,” kata Bupati.
Saya ini demonstran lanjut Bupati, aktornya demonstran.
“Dan saya baca buku. Saya ini ketua organisasi yang menangani Jawa, Bali dan NTT, bukan sombong,” ungkapnya.
Menurut dia, jika demonya terkait persoalan teknis, pengunjuk rasa cukup menemui pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau saya sendiri lebih memilih untuk ketemu saja. Ayo diskusi, konsep apa, gagasan apa, wajah Pamekasan harus seperti apa ke depan. Ayo diskusi dengan saya,” ujarnya.
Sementara itu, Aktivis dari Ketua Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart), Syauqi menilai bahwa baromerter dari efektifnya sebuah pemerintahan terletak pada kebijakan dan efektifnya sebuah kebijakan pemerintah terletak pada sejauh mana objektivitasnya terhadap persoalan atau kepentingan masyarakat.
“Tinggal kita lihat seperti apa dan apa yang menjadi persoalan masyarakat Pamekasan selama ini. Saya ambil sampel persoalan tembakau yang sampai saat ini belum teratasi dan bahkan ini hampir menjadi persoalan tahunan yang tak kunjung teratasi hingga saat ini,” kata Syauqi kepada media ini, Jumat (10/09/2021) .
Padahal kalau pemerintah mau objektif lanjut Alumni Mahasiswa IAIN Madura itu bahwa menurutnya persoalan tembakau merupakan salah satu dari sekian banyak janji Bupati.
“Yang katanya akan dan pasti teratasi, tapi buktinya sampai saat ini tetapkan. Jadi salah satu gambarannya disitulah kalau berbicara persoalan kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Menurutnya tambah Aktivis Muda itu bahwa sejarah nyata dalam kebijakan atau programnya yang disajikan sama sekali tidak terlihat serius dalam mengatasi persoalan tembakau.
“Sepertinya kegiatan DBHCHT tahun 2021, pemerintah pusat dalam mengatur kegiatan DBHCHT tahun 2021 sangat menekankan untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan 35% dari 50% untuk kesejahteraan masyarakat itu diamanatkan untuk kegiatan bantuan seperti BLT, Subsidi harga tembakau dan bantuan pembayaran iuran jaminan produksi bagi petani tembakau,” bebernya.
Pihaknya pun mempertanyakan terkait anggaran yang cukup besar dari DBHCHT Pemkab tidak meng- anggarkan subsidi Harga tembakau.
“Bahkan kegiatan BLT nya pun sampai saat ini belum tersalurkan, padahal katanya Pemkab sendiri ini direncanakan akan diberikan selama 6 bulan kepada penerima, sekarang sudah bulan berapa ini? Dan dari semua ini dimana letak keseriusan Pemkab dalam mengatasi persoalan masyarakat,” tandasnya.
(Hanafi)
