EcoNusa Komitmen Jembatani Masyarakat Pesisir KTI dengan Pemangku Kebijakan

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Makassar – Melalui webinar nasional Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIII WALHI yang berlangsung di Hotel Claro, Senin (20/9/2021).

Yayasan Ekosistim Nusantara Berkelanjutan atau biasa disebut EcoNusa Foundation, berupaya menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Yayasan ini resmi berdiri sejak 21 Juli 2017 dan berbasis di Jakarta, dengan tujuan untuk memaksimalkan praktik terbaik dalam hal perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan melalui kegiatan nyata bersama masyarakat lokal.

CEO EcoNusa Foundation, Bustar Maitar menjelaskan, bahwa EcoNusa mendorong pembangunan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat pesisir dan kepulauan, bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan strategi untuk advokasi, kampanye, komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan.

“EcoNusa Foundation hadir guna menjembatani masyarakat pesisir dan kepulauan untuk mengembangkan potensi serta melibatkan para pemangku kebijakan di Kawasan Timur Indonesia,” paparnya.

Namun sejauh ini, kata Bustar Maitar, permasalahan masyarakat pesisir dan kepulauan kian komplek dan mulai mengemuka serta dipandang perlu untuk melakukan advokasi guna mengembangkan strategi promosi agar menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat pesisir.

Bustar menghawatirkan, di Kawasan Timur Indonesia mengemuka persoalan tambang di pulau-pulau kecil dan eksploitasi ikan yang semakin banyak, bahkan kapal-kapal asing telah masuk kewilayah teritorial Indonesia.

“Persoalan tambang di pulau-pulau kecil hingga eksploitasi ikan sangat menghawatirkan jika tidak dikelola dengan baik bersama masyarakat pesisir, bisa saja nelayan kecil bakal tersingkir,” tegasnya.

Olehnya itu, lebih lanjut Bustar menegaskan melalui forum Webinar PNLH XIII yang digelar WALHI, bahwa EcoNusa Foundation berkomitmen agar masyarakat pesisir dan kepulauan sudah seharusnya memanfaatkan potensi mereka miliki hingga bernilai ekonomis, serta ditopang oleh pemangku kebijakan secara nasional. (red)

 

- Advertisement -

Berita Terkini