MUDANEWS.COM, Labuhanbatu – Setelah heboh tentang anggaran baju dinas dengan bahan ternama Louis Vuitton untuk anggota DPRD Kota Tangerang, kini sorotan publik berpindah ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Pasalnya, alokasi anggaran pembelian pakaian dinas dan tablet yang akan diberikan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara itu semua mencapai Rp.1,349 M.
Berbagai elemen pun mulai menyoroti dan menyampaikan kritik atas alokasi anggaran tersebut di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Alasannya, saat rakyat kesulitan, para anggota dewan justru mendapatkan baju dinas dan tablet.
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution pun ikut menyayangkan anggaran alokasi untuk pembelian pakaian dinas dan tablet DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang semua mencapai Rp.1,349 M di tengah kondisi Covid-19 saat ini.
“Jujur saja publik, akhir-akhir ini sulit untuk melihat dimana letak kinerja DPRD Kabupaten Labuhanbatu, misalnya apa peran wakil rakyat disituasi pandemi seperti sekarang ini, jadi penganggaran pakaian dinas dan tablet dengan nilai sebesar itu justru memperburuk citra DPRD Kabupaten Labuhanbatu di mata masyarakat,” kata Hanif dalam pers rilisnya kepada mudanews.com, Rabu malam (1/9/2021).
Menurut Hanif, DPRD Kabupaten Labuhanbatu lebih memprioritaskan membeli pakaian dinas dan tablet dibandingkan melihat kondisi masyarakat yang saat ini serba susah.
“Justru dengan kebijakan alokasi anggaran pakaian dinas dan tablet baru semuanya senilai Rp.1,349 M, DPRD Kabupaten Labuhanbatu lebih memprioritaskan pakaian dibandingkan kondisi masyarakat yang serba susah akibat situasi Covid-19 saat ini,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan dengan anggaran pakaian dinas dan tablet semuanya senilai Rp. 1,349 M, jika ditukarkan dengan paket sembako bisa dapat sebanyak 13.490.00 ribu jiwa masyarakat.
“Padahal dengan anggaran baju dinas dan tablet DPRD Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp.1,349 M, ketika ditukarkan dengan paket sembako, dimana setiap paket dengan harga Rp. 100 ribu/paket menghasilkan 13.490.00 ribu paket sembako,” urainya.
Ia pun meminta jika DPRD Kabupaten Labuhanbatu betul-betul lebih mengutamakan rakyat, agar menunda pengadaan pakaian dinas dan tablet tersebut.
Hanif berpendapat dalam situasi krisis dan keterbatasan anggaran sebaiknya anggota dewan lebih bijaksana.
Menurutnya, keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan tidak adanya kepekaan meghadapi krisis atau sense of crisis dan keteladanan sebagai wakil rakyat di tengah kondisi Indonesia saat ini.
“Janganlah belanja-belanja yang tidak urgen justru diprioritaskan. Saya tidak paham gunanya baju dinas dengan biaya yang mahal. Memangnya kalau anggota dewan baju dinasnya tidak ganti sampai 2022 kenapa?” kata Hanif. (red)
