Krisis Kemanusiaan Rohingya
Ilustrasi Etnis Rohingya. Sumber: Internet

MUDANEWS.COM, Medan – Ketua Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sumatera Utara Ikhyar Velayati menuntut Mahkamah Internasional meyeret pemerintah Myanmar atas krisis kemanuasiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di sana.

Bahkan dia juga menyebut pemerintah Myanmar sebagai penjahat kemanusiaan. Pihaknya juga menyerukan bahwa yang terjadi kepada Etnis Rohingya adalah penindasan.

“Melihat tragedi kemanusiaan dan penindasan yang di alami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus melakukan tindakan nyata kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan yang mengarah pada praktik genosida,” kata Ikhyar, Senin (4/9/2017).

Pemerintah Indonesia, Kata Ikhyar, harus mengambil inisiatif mengorganisir negara-negara lain untuk menyeret pemerintah Myanmar ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga untuk mendorong pemberian sanksi ekonomi hingga aksi militer ke Myanmar agar kejahatan kemanusiaan secara sistematis, terstruktur, masif, dan meluas terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar dapat segera di hentikan.

Selain itu, Ikhyar juga mendesak panitia Nobel perdamaian agar mencabut penghargaan yang di berikan kepada Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Karena dia dianggap tidak berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

“Aung San Suu Kyi tidak punya hak moral untuk menyandang gelar nobel perdamaian di tengah konflik dan kekerasan etnis rohingya di depan matanya,” ujar dia.

PKNU dalam waktu dekat akan mengundang organisasi kemasyarakatan, baik organisasi islam maupun non muslim untuk sama-sama melakukan aksi solidaritas dan advokasi politik terhadap etnis rohingya yang ada di myanmar maupun etnis rohingya yang ada di Sumatera Utara.

“Karena untuk membela etnis rohingya dari tragedi kemanusiaan tidak perlu menjadi muslim, cukup anda menjadi manusia saja,” tegas Ikhyar. Berita Medan, Yogoy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here