MUDANEWS.COM, MEDAN – Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanya tinggal beberapa tahun lagi, diujung jangka waktu itu, Pemprov Sumut bukannya fokus pada penuntasan janji kampanye, tentang pemberantasan judi, narkoba, premanisme, dsb. Pemprov malah lebih memfokuskan kebijakan pada hal-hal yang kurang mendesak.
Hal tersebut disampaikan oleh Chalil Gibran, selaku Koordinator Daerah Sumatera Utara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Koorda BEM SI) dalam pers rilisnya, Senin (26/09/2022).
Katanya, ​salah satu hal yang dilakukan Pemprov Sumut adalah membeli Medan Club. Selain minimnya kebijakan tersebut pada peningkatan kualitas masyarakat, hal tersebut juga akan menggelontorkan dana yang cukup besar.
​”Di samping itu, ada pula proses hibah rumah sakit yang akan dilakukan Pemprov Sumut kepada Pemkab Batubara yang dirasa tidak jelas maksud dan tujuan serta urgensinya,” ujarnya.
​Yang menjadi persoalan besar dari kedua hal tersebut, lanjutnya, adalah tentang betapa angkuhnya pejabat pemerintahan Pemprov Sumut untuk menjelaskan pengambilan kebijakan tersebut.
​Lanjut, ia menyampaikan, dalam rangka mewujudkan political will di tengah-tengah masyarakat, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengambil langkah untuk melakukan diskusi public terbuka yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk mengupas tuntas kebijakan tersebut. “Namun, pihak Pemprov Sumut enggan untuk turut berhadir dan menjelaskan seterang-terangnya alasan pengambilan kebijakan tersebut,” ujarnya.
“​Terlebih lagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bapak dr. IS, ketika disambangi ke kantornya untuk meminta menjadi narasumber di kegiatan tersebut, beliau malah menolak dan meminta agar pembahasan yang berkenaan dengan Dinas Kesehatan ditiadakan saja dengan dalih ada sesuatu yang walaupun kita tahu itu salah, tetapi tidak boleh kita buka. Demi keamanan Sumatera Utara,” jelasnya.
​Kata Gibran, kalimat tersebut tentu menimbulkan kecurigaan bagi kawan-kawan mahasiswa. Maka dari itu, ia menyatakan keprihatinannya terhadap keangkuhan pejabat pemerintahan tersebut.
​Gibran mengatakan bahwa hanya ketika ada bangkai maka seseorang berusaha menutup-nutupi sesuatu. “Sebagai pejabat pemerintahan yang digaji oleh rakyat, Kepala Dinas Kesehatan harus pulalah bekerja untuk rakyat, bukan malah untuk diri sendiri atau sekelompok orang saja,” tegasnya.
“Kami meminta ketegasan Gubernur Sumatera Utara, bapak Edy Rahmayadi untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan karena telah mencederai misi Pemprov Sumut di poin ke-2 tentang pemerintahan yang bersih dan dicintai, dan memiliki tata kelola politik yang beretika,” pungkas Gibran. (red)
