MUDANEWS.COM, Medan – Skema yang arahkan oleh KPH Wil I Langkat telah diikuti dan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Magrove Jaya dengan mengikuti Musyawarah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Tapi sangat disesalkan buyar kembali karena Kades tidak didampingi oleh Pihak KPH, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Reg Sumatera.
“Padahal kelompok sudah melakukan musyawarah tanggal 21 Januari 2020 dihadiri 2/3 anggota dari 22 nama di SK Menteri No. SK.4368/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 Sesuai AD/ART kelompok melaksanakan musyawarah dan pergantian pengurus disebabkan ketua yang lama berhalangan tetap,” ungkap Ismail Marzuki, Kamis (25/6/2020).
Ia menyesalkan, seharusnya KPH menjadi bapak dan Wasit yang baik, bukan lepas tangan terhadap Kelompok sesuai hak dan kewajiban para pihak di pasal 6 di Kontrak Kemitraan.
“Sangat Jelas di Kontrak Kemitraan Kelompok sebagai pihak kedua dan KPH sebagai Pihak Pertama serta kepala desa hanya mengetahui, tentu kelompok berjalan, baru kepala desa kami lapor karena ini bukan hutan desa yang kepala desa langsung sebagai stake holdernya. Habis musyawarah kelompok melapor ke Kepala Desa, tapi dia katakan dugaan sudah teken atas ketua kelompok Ilham Ansyari yang merupakan keluarga dekat dari Pengusaha IA,” tegasnya.
Ismail membeberkan, kelompok lagi susun bukti-bukti, dugaan keterlibatan oknum aparatur Pemerintah Desa dan KPH yang menghambat Program Nasional Perhutanan Sosial Bapak Presiden Jokowi dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk di laporkan ke aparat hukum. “Biar terbuka secara jelas kesemrawutan perhutanan sosial di Langkat,” ujar Ismail Marzuki yang juga Relawan Jokowi
Berita sebelumnya disebutkan bahwa pertemuan tanggal 23 Juni 2020 ini Kades Securai Selatan menetapkan Wakil Ketua/anggota pekerja dari pemilik lahan IA sebagai Ketua.
“Sehingga perhutanan sosial hanya menjadi angan-angan dan misteri,” tegas mantan aktivis mahasiswa terbesar di Indonesia ini. Berita Langkat, red
