MUDANEWS.COM, Medan – Surat permohonan bantuan yang dilayangkan DPRD Kota Medan melalui Komisi 2 kepada perusahaan yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli mendapat kritik pedas dari banyak pihak.
Salah satunya dari Badko HMI Sumut. Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bahwa surat yang ditandatangani kader dan berstempel Partai Gerindra itu sangat memalukan.
“Walau oknum yang menandatangi surat tersebut berkilah bahwa bantuan yang diminta nantinya akan diserahkan ke masyarakat, tetap saja itu berada jauh di luar tugas DPRD. Hal itu sangat melakukan,” katanya saat diwawancarai awak media, Selasa (21/4).
Hasbi menjelaskan, masa krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi alasan bagi oknum pemerintah ataupun DPRD untuk menjalankan hal yang melenceng dari kewenangannya.
“Dalam masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, harusnya DPRD fokus pada pengawalan anggaran dan kinerja pemerintah dalam penanganan dan pencegahan virus. Bukan malah minta-minta begitu,” jelasnya.
Dengan meminta-minta bantuan, tegas Hasbi, DPRD Kota Medan mencoreng nama baik lembaga legislatif yang terhormat.
“DPRD Kota Medan sudah seperti OKP, DPRD Kota Medan mencoreng marwah lembaga legislatif,” tegasnya.
Oleh karena itu, Hasbi mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk memproses peristiwa tersebut.
“Itu sudah bagian dari pungli. BKD DPRD Kota Medan harus memproses hal ini karena menyalahi kode etik di lembaga yang terhormat ini,” tandasnya. Berita Medan, red
