MUDANEWS.COM, Padang – Kepemimpinan berbasis integritas dan profesionalitas menumbuhkan peran KAHMI membangun kualitas demokrasi.
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen MN KAHMI), Manimbang Kahariady mengharapkan para fungsionaris serta Kader HMI terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan berbasiskan integtritas dan profesionalitas agar bisa memberikan peran kontributif di dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia.
“Dengan kepemimpinan yang berbasis integritas dan profesionalitas KAHMI akan lebih responsif menguatkan sikap kritis dan kepekaan serta dapat memberikan tawaran-tawaran solutif dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam perjalanan bangsa,” kata Manimbang Kahariady, saat menghadiri Dialog Kebangsaan dengan segenap pengurus Majelis Wilayah KAHMI, para anggota KAHMI, senioren, dewan pakar serta kader HMI dari pengurus Badko HMI Sumatera Barat (Sumbar) maupun pengurus HMI Cabang Padang di Wisma HMI/KAHMI, di Padang Sumbar, Sabtu (18/6/2022).
Dikatakannya bahwa, dinamika politik dalam beberapa bulan ke depan diprediksi akan semakin dinamis serta berbagai respon yang diberikan berbagai elemen masyarakat terkait dengan berbagai prediksi dan persiapan menghadapi kontestasi Pilpres dan Pileg tahun 2024.
“Kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang berbasis integritas dan profesionalitas itu sangat mungkin muncul dalam dinamika organisasi apabila suasana kehidupan organisasi yang merefleksikan semangat atau prinsip demokratis dapat ditegakkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Manimbang mengatakan, bahwa berbagai dokumen instrumen serta komitmen para anggota KAHMI itu sangat dimungkinkan terciptanya atmosfer atau suasana kehidupan organisasi yang demokratis, karena ruang untuk melahirkan suasana tersebut telah jelas dan nyata digariskan di dalam dokumen organisasi yang tertuang dalam Visi dan Misi organisasi serta komitmen daripada segenap pengurus dan anggota KAHMI yang terus bertekad dan berusaha kuat untuk memberikan peran-peran kontribusi di dalam membangun bangsa.
Menurut Manimbang, ada tiga isu besar yang perlu mendapat perhatian seiring dengan persiapan pelaksanaan kontestasi Pileg dan Pilpres Tahun 2024.
Yang pertama adalah, berbagai dinamika dan manufer serta upaya-upaya politik yang dilakukan oleh berbagai pimpinan politik serta elemen masyarakat untuk mencari format atau konfigurasi yang tepat terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden RI pada masa yang akan datang.
Mencermati situasi itu, Manimbang berharap para alumni, kader dan pengurus HMI tetap merawat sikap kritisnya tetap mengembangkan politik kebangsaan menjaga integritas dan identitas organisasi serta memberi respon serta partisipasi yang berkualitas sehingga suasana kontestasi itu dapat dicermati dan dimaknai sebagai proses dialektika yang berkualitas dalam rangka membangun kualitas demokrasi.
Lebih lanjut ditegaskannya, kedua, organisasi akan terus memantau dan memberikan perhatian terhadap dinamikan dan proses politik ini dan terus menyuarakan agar pigur-pigur yang muncul kedepan berkomitmen membangun kebangsaan serta proses politik yang berjalan benar-benar berpijak atau berbasiskan pada jati diri bangsa yang merefleksikan semangat pengamalan Pancasila. Ketiga, prinsip taat asas dalam melaksanakan berbagai regulasi amanat Konstitusi, daripada itu diharapkan akan lahirnya suasana kompetensi yang secara sehat dan terhormat.
Selanjutnya dikatakan Manimbang, persoalan yang tidak kalah penting adalah peran civil society (masyarakat madani) dalam memberikan atensi dan pengawasan profesional yang berkualitas terhadap seluruh komponen penyelenggara Pemilu maupun masyarakat luas sehingga suasana kontestasi itu benar-benar menjadi momentum menarik, bermartabat, meningkatkan suasana persaudaraan serta persatuan bangsa.
Terkait dengan kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan sebagai konsekuensinya sebagai pelaksanaan pemilu serentak mendatang yang diperkirakan sekitar 271 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya dan diisi oleh Plt Kepala Daerah.
Manimbang berharap agar peran masyarakat sipil dalam memantau dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap fenomena tersebut benar-benar dilakukan secara kontinu dan konsisten agar kehadiran Plt Kepala Daerah itu benar-benar memberikan perhatian dan komitmenya di dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
“Beberapa faktor atau dimensi yang sangat mendasari di dalam memberikan kontribusi terhadap kehadiran Plt Kepala Daerah agar benar-benar netral melaksanakan tugas dan tanggungjawab di daerah,” kata Manimbang.
Lebih jauh Manimbang memaparkan ada empat hal yang perlu disuarakan, dilaksanakan secara terus menerus agar kepala daerah itu benar-benar efektif dan tingkat eksebilitas atau penerimaan rakyat di daerah itu dapat di bangun secara baik.
Pertama, Komunikasi dengan mitra kerja di DPR RI, DPRD dan juga elemen masyarakat dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Diketahui bersama, kehadiran adalah Plt ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan jenjang kepermimpinannya. Diharapkan kepala daerah tidak terjebak pada sikap atau berprilaku kepentingan politik. Tetapi diharapkan benar-benar bisa bersikap netral.
Kedua, Orientasi dari seluruh pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berbasiskan pada kepentingan rakyat.
Ketiga, Trust (kepercayaan), terus dibangun dengan cara merawat komunikasi dengan masyarakat luas di daerah, agar rasa kepercayaan itu tumbuh secara baik dan berkesinambungan, ini penting, karena masyarakat di daerah suasan kehidupannya atmosfer, politik serta dinamika yang terjadi sudah terbiasa dengan kehidupan demokratis. Pelaksanaan Pilkada yang sudah membentuk pola sikap dan prilaku. Dimana rakyat memiliki harapan dan antusiasme hadirnya pemimpin dari proses iklim yang demokratis sehingga kepercayaan itu bisa terjaga.
Keempat, accontibilitas (rasa tanggungjawab) terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah dapat diwujudkan dengan baik. Plt Kepala Daerah itu diharapkan bisa menegakkan aturan-aturan atau prinsip taat asas dan mendorong tingkat profesionalisme segenap perangkat di daerah sehingga tugas-tugas pokok pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik yakni tugas dan fungsi pembangunan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat.
Walhasil, Manimbang menekankan betapa pentingnya mendorong tegaknya komitmen kepada daerah untuk mewujudkan apa yang telah menjadi rencana kerja kepala daerah sebagai yang disampaikan penyampaian Visi dan Misinya ketika Pilkada.
“Dan ini sangat terkait dengan kesungguhan atau komitmen yang tinggi dari kepada daerah untuk mewujudkan apa yang telah menjadi harapan keinginan dan cita-cita besar daripada penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM),” ujarnya.
Manimbang berharap, segenap pengurus dan anggota KAHMI terus menjaga integritas dan identitas diri yang benar-benar merefleksikan semangat kepemimpinan yang berkualifikasi kepemimpinan otentik.
“Gaya yang diterapkan kepemimpinan otentik benar-benar berfokus mewujudkan karakter pemimpin yang selaras dengan nilai-nilai dasar, Vsi dan Misi besar organisasi itu,” tambahnya.
Dia mengatakan bahwa kualifikasi kepemimpinan yang berbasiskan pada integritas profesionalitas diyakini mampu melahirkan peran-peran kontribusi dalam pembangunan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan juga menciptakan atmosfer suasana kehidupan di daerah yang pernuh dengan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan yang tinggi sehingga upaya bersama di dalam membangun daerah khususnya dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dapat dilaksanakan secara baik. (red)
