GSRI: Pakde Jokowi “Tenggelamkan” Dirjen Hilmar Farid

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (DPP-GSRI), minta agar Presiden RI Joko Widodo, agar mencopot Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dari jabatannya. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan, Sabtu (24/4/2021).

“Mohon Pakde Jokowi segera tenggelamkan saja Dirjen yang tak becus kerja itu,” keras Ismail Marzuki.

Dirjen Kebudayaan sebut Ismail Marzuki, sudah terbukti tidak ikut berperan aktif menjalankan program kerja kabinet. Dan merupakan sinergi antara Kememdikbud lewat Dirjen Kebudayaan, dengan Kementrian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), dan Kementrian PU, Kemenkumham, dan Kementrian Perdagangan dan Perindustrian.

Dimana salah satu programnya adalah pengamanan aset negara berupa barang, situs, dan cagar budaya, yang dapat digunakan sebagai sarana ekonomi kreatif bagi kesejahteraan publik dan rakyat banyak.

Perwakilan UNESCO Indonesia di Jakarta Prof. Syabaz Khan sudah menginformasikan dan menyurati Dirjen Kebudayaan Hilman Faridz. Agar Dirjen dapat segera mengambil langkah cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya Penyelamatan Sektor I Situs Benteng Putri Hijau Deli Tua di Namorambe Deli Tua Deli Serdang.

Namun Dirjen seolah mengabaikan begitu saja himbauan mitra kerjanya dari lembaga dunia tadi. Seolah ingin mengesampingkan UNESCO sebagai Lembaga Dunia yang mengawasi aset dunia dinegara-negara yang bernaung dalam wadah PBB.

“Ini sangat memalukan bangsa kita, seolah negara RI tidak peduli peninggalan sejarah masa lampau,” sebut Ismail Marzuki.

Padahal lanjut Ismail lagi, Pakde Jokowi sangat dikagumi bangsa luar. Terkait pengelolaan asset kebudayaan dan sejarah peradaban, seperti program Kaldera bagi salah satu dari tujuh warisan dunia yakni Danau Toba.

“Tidak responnya Hilmar terhadap himbauan UNESCO ini, jadi indikator jika beliau memang tidak memahami sejarah, kebudayaan dan peradaban bangsa. Jadi bisa jadi benalu keberadaanya, bila terus dipertahan di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Ismail lagi.

Lantas menyebutkan wajar saja jika Hilmar tidak tahu sejarah NU serta sosok Kyai Hasyim Ashari.

“Memang beliau tidak berkompeten membidangi hal terkait Pendidikan serta Kebudayaan. Jadi untuk apa dipertahankan,” tutup Ismail Marzuki. (fian)

 

- Advertisement -

Berita Terkini