MUDANews.com, Medan (Sumut) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), H Hasban Ritonga mengajak forum-forum strategis guna menjaga kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi konflik. Meski Sumut kondusif, namun potensi konflik perlu diwaspadai, terutama menjelang dan pada pelaksanaan Pilkada.
“Sumatera Utara bukan tanpa masalah, tetapi berbagai potensi konflik, namun kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik secara dini tetap sangat dibutuhkan, semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman harus terus dipupuk,” kata Hasban pada acara pembukaan pertemuan dalam rangka mengantisipasi dinamika pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2017, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindung Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provsu, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 361, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Senin (13/2).
Dengan populasi lebih dari 15 juta jiwa, Sumut tidak hanya kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun juga menjadi miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural.
Menurutnya, bahwa realitas kebhinekaan di Indonesia dengan berbagai kompleksitasnya yang meliputi perbedaan politik, kepentingan, latar belakang suku, agama, ras dan kesenjangan sosial ekonomi sangat rentan menjadi faktor pemicu terjadinya konflik. Karenanya, perlu penanganan secara komprehensif dan terintegrasi oleh aparat penegak Hukumh dan aparat keamanan lainnya, termasuk peran Pemerintah Daerah.
“Sebagaimana penegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2016 yang lalu, bahwa fungsi Kesbangpol kedepan harus lebih difokuskan dan ditingkatkan. Di antaranya dengan memperkuat dan memberdayakan forum-forum strategis sampai ke kecamatan-kecamatan serta melibatkan aparat intelijen di semua institusi,” terang Hasban.
Selain itu, Hasban mengingatkan, pelaksanaan Pemilu atau Pilkada juga dapat menjadi potensi konflik. Karena itu keberhasilan penyelenggaraan pemilu harus menjadi perhatian semua pihak terkait.
“Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada paling tidak harus terdapat empat indikator, yaitu Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) mampu bekerja profesional, jujur, adil dan tidak berpihak maupun memanipulasi hasil perolehan suara. Selain itu Partai Politik mampu melakukan pendidikan politik kepada rakyat untuk melaksanakan praktek demokrasi secara beradab, tidak membodohi rakyat, tidak membeli suara rakyat untuk meraih kemenangan. Selain itu, meraih partisipasi masyarakat paling tidak 75%. Sedangkan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dr H Maratua Simanjuntak mengatakan, “Bahwa setiap warga negara yang baik harus mengatakan bebas memeluk agama masing-masing tetapi bukan kebebasan untu tidak beragama,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa Kesbangpol Provsu Sudarto, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Ketua Forum Pelestarian Budaya Sumatera Utara, Ketua MUI Sumatera Utara, Ketua PGI Sumatera Utara, Ketua Keuskupan Agung Sumatera Utara, Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Ketua Walubi dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) serta para pejabat struktural di Lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.[am]
