MUDANEWS.COM, Medan – Gerakan Kebangkitan Medan #MedanDiTitikNOL yang merupakan gerakan kepedulian sekelompok masyarakat Kota Medan yang menginginkan adanya perubahan pembaharuan untuk menggugah pemerintah dan warga Kota Medan agar Kota Medan bisa bangkit dan berubah ke arah yang lebih baik lagi demi kesejahteraan warganya mengadakan Diskusi Online tentang Banjir Kota Medan & Rob Medan Utara. Selasa (27/10/2020).
Dalam diskusi online yang terlaksana di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) menghadirkan narasumber Viktor S Sirait sebagai Ketua Umum Bara JP dan Elfanda Ananda sebagai Pengamat Kebijakan dan Anggaran Keuangan di Kota Medan.
Narasumber Viktor Sirait menyebutkan bahwa sebetulnya masalah banjir adalah masalah umum yang biasa terjadi di berbagai kota/kabupaten yang sedang berkembang. Tetapi masalahnya adalah bagaimana sikap pemimpinnya yang bisa dibedakan menjadi 2 macam.
“Pemimpin yang mengerti akan penderitaan warganya, dia pasti akan berusaha untuk mengatasinya. Sebagai contoh Jokowi – Ahok di Jakarta dengan menormalisasi sungai yang ada. Di Semarang, wali kota bersama gubernur berkoordinasi dengan Pemerintahan Pusat membangun tanggul untuk mengatasi rob yang terintegrasi dengan pembangunan jalan tol Semarang – Demak,” jelasnya.
“Pemimpin yang tidak mempunyai visi dan menganggap banjir itu adalah hal biasa dan wajar. Walaupun mempunyai anggaran tapi tidak mempunyai visi penanganan banjir, tetap saja terjadi banjir,” tambahnya.
Beliau juga menyebutkan bahwa secara umum, banjir disebabkan karena:
- Sistem drainase tidak bagus dan tidak terawat.
- Tata kota kurang bagus.
- DAS tidak terawat dengan baik, bantaran sungai semakin mengecil.
- Kesadaran masyarakat masih kurang untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan pemimpin:
- Harus mempunyai visi tentang penanganan banjir.
- Mempunyai komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana penanganan banjir.
- Pemimpin harus bisa meyakinkan Pemerintah Pusat untuk memperjuangkan hak warganya mendapatkan kehiduan yang layak bebas dari banjir.
Sementara Narasumber Elfanda Ananda menyebutkan untuk mengatasi banjir diperlukan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik anggaran.
“Pertanyaannya adalah apakah di dalam anggaran tersebut ada terkait dengan anggaran untuk penanganan banjir? Problem yang sering dihadapi oleh pemimpin adalah ketika membuat visi misi tidak mengetahui kewenangannya dan apakah visi misi itu bisa diimplementasikan dalam program kerja?” tanyanya.
Bagaimana dengan Kota Medan? Belum ada penanganan yang serius, sistem drainase yang tidak bagus. Dalam sisi anggarannya belum maksimal. Banyak alokasi anggaran yang besar dan bisa dikurangi agar efisien. Komunikasi pemimpin kurang. Visi misi tidak bisa diimplementasikan karena kekurangtahuan pemimpin dalam hal kewenangan kerjanya.
Penegakkan peraturan tentang dasar bangunan yang kurang memberikan ruang untuk peresapan air,” kata Elfanda.
Dalam diskusi online tersebut juga menerima masukan dari partisipan via zoom. Ilhamsyah mantan anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 dan 2015-2019 menyatakan bahwa penanganan banjir di Medan selama ini tidak mempunyai konsep, hanya menggali parit tanpa mengerti kemana air tersebut akan dialirkan.
“Pembangunan tanggul membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin diambil dari APBD. Seorang pemimpin nantinya harus bisa mengambil dana dari pusat dengan melobinya,” ujar mantan anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 dan 2015-2019.
Ilhamsyah berharap, masyarakat bisa meminta wakilnya di DPR RI khususnya Dapil 1 dan DPD RI untuk ikut memperjuangkan mendapatkan anggaran tersebut terutama untuk menanggulangi banjir rob.
Dalam sesi terakhir disampaikan oleh narasumber bahwa penanganan banjir Kota Medan harus dikerjakan dengan konsep sistem drainase yang bagus dari hulu sampai hilir.
Mengenai pembangunan tanggul, hal tersebut bisa dikerjakan dengan teknologi yang ada. Anggaran yang dibutuhkan harus bisa diperjuangkan oleh pemimpin Kota Medan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Sesungguhnya masyarakat itu tidak mau tahu apakah banjir ini menjadi kewenangan pekerjaan siapa, tetapi masyarakat hanya tahu pada pemimpinnya saja yang sudah dipilihnya agar bisa berkomunikasi dan bekerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan pemerintah pusat, serta pemimpin itu harus ada niat mengatasi banjir dan cinta rakyatnya seperti yang disampaikan oleh Sugianto Makmur, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDIP yang langsung hadir di RBPR mengikuti diskusi online tersebut. Berita Medan, red
