MUDANEWS.COM, Medan – Kecamatan Medan Perjuangan tertinggi dalam capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota Medan. Sampai dengan 24 Juli 2017, penerimaan PBB yang diperoleh Medan Perjuangan sebesar Rp2.773.028.709 dari total target yang ditetapkan yakni Rp8.238.832.964 atau 33,66%.
Dari 21 kecamatan yang ada, hanya Medan Perjuangan yang penerimaan PBB-nya lebih dari 30%. Sementara itu realisasi penerimaan PBB kecamatan lainnya rata-rata di bawah angka 30% dari target yang ditetapkan. Yang paling rendah adalah Kecamatan Medan Belawan, penerimaan realisasi PBB-nya baru mencapai Rp1.290.802.376 atau 11.16% dari Rp11.565.068.322 target yang ditetapkan.
Demikian terungkap dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB tahun 2017 di Ballroom Hotel Emerald Garden Medan, Rabu (25/7). Sedangkan secara keseluruhan sampai saat ini, realisasi penerimaan PBB tercatat baru Rp124.372.379.379 atau 30% dari total target sebesar Rp419.040.861.523.
Untuk kelurahan, penerimaan PBB tertinggi diperoleh Kelurahan Sidorame Barat I sebesar Rp514.319.899 atau 45,70% dari total target sebesar Rp1.125.413.842. Sedangkan perolehan paling rendah adalah Kelurahan Nelayan Indah dengan penerimaan Rp36.995.923 atau 3,57% dari total target sebesar Rp1.036.431.696.
Berdasarkan hasil evaluasi ini, Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S. M.Si tampak kecewa. Sebab, realisasi penerimaan PBB di Kota Medan baru mencapai 30% dari total target sebesar Rp419.040.861.523. Eldin menilai, capaian yang diperoleh ini belum mencerminkan kerja keras dan kesungguhan dalam meraih penerimaan PBB secara optimal.
“Saya menilai, capaian yang diperoleh saat ini bukan mencerminkan hasil kerja keras yang saudara-saudara lakukan melainkan rutinitas. Untuk itu saya minta ini terus dievaluasi, kerja keras dan tunjukkan kreatifitas dari saudara-saudara sekalian sehingga harapan kita, hasil penerimaan PBB yang optimal bahkan over target dapat dicapai,” kata Walikota.
Kepada seluruh camat, Walikota menegaskan mulai saat ini bekerja keras dan penuh tanggung jawab, terutama dalam memenuhi realisasi target penerimaan PBB. Ditegaskan Eldin, tidak ada lagi alasan bagi camat untuk tidak bekerja maksimal karena khawatir dilakukannya rotasi. “Rotasi sudah dilakukan. Sekarang bekerjalah dengan baik dan keras. Keberhasilan penerimaan PBB menjadi penilaian saya. Jika gagal, tidak ada promosi!’ tegasnya.
Begitu juga dengan seluruh lurah, Walikota pun minta supaya bekerja dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan dalam capaian realiasasi penerimaan PP, kata Eldin, juga menjadi salah satu penilaian utama baginya. Oleh karenanya, Eldin minta seluruh lurah berupaya memenuhi target PBB yang telah ditetapkan tersebut.
“Rotasi lurah belum dilakukan. Tidak perlu resah dan sibuk kasak-kusuk kesana kemari untuk mempertahankan jabatan. Cukup bekerja keras, terutama dalam memenuhi target penerimaan PBB,” tegasnya.
Selanjutnya kepada kecamatan dan kelurahan yang realisasi penerimaan PBB-nya tercatat masih relatif rendah supaya segera berbenah diri. “Ingat, saya akan terus mengamati kinerja saudara dalam mengatasi hal ini sehingga saudara mampu keluar dari zona hitam sebagai wilayah dengan penerimaan PBB terendah!” pungkasnya.
Apalagi, tambah Walikota, waktu yang tersisa sebelum masa jatuh tempo 31 Agustus 2017 tinggal sebulan lagi. Artinya, para camat dan lurah hanya memiliki waktu sebulan untuk memenuhi realisasi penerimaan PBB yang telah ditargetkan. “Jadi bekerja keraslah dan tunjukkan kreatifitas untuk memenuhinya,” pesannya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Drs Zulkarnain M.Si dalam laporannya menjelaskan, guna memenuhi realisasi penerimaan PBB sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pihaknya telah menurunkan 300 petugas untuk melakukan penyuluhan sekaligus mengunjungi masyarakat bekerjasama dengan kepala, lingkungan.
“Petugas kita akan mendatangi masyarakat door to door, mereka akan memberikan penyuluhan dan mendorong warga untuk membayar PBB. Kita yakin dengan komunikasi yang baik, masyarakat mau membayar PBB. Karena itu kita berharap, sebelum masa jatuh tempo (31 Agustus), capaian target kita 80%,” ujar Zulkarnain. (ka)
