Laporan: Dhabit Barkah Siregar
MUDANews.com, Medan, (Sumut) – Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) dalam unjukrasa di depan Kantor Walikota Medan menuntut agar angkutan berbasis Online milik PT Go-Jek Indonesia agar segera ditutup, serta mendapat tanggapan dari masyarakat Medan. Ada yang setuju angkutan berbasis aplikasi itu ditutup. Namun ada pula yang tidak menyetujuinya dengan berbagai alasan.
Hal tersebut seperti apa yang dikatakan Farid Achyadi Siregar. Mahasiswa semester VI Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini mengatakan, bahwa kehadiran Go-Jek sesuai dengan tuntutan zaman.
“Memang dia tidak punya izin. Tapi kehadirannya berguna untuk kemajuan. Karena, kehadiran Go-Jek berguna sesuai tuntutan zaman,” kata Farid ketika ditemui di kampusnya, Jalan Mukhtar Basri, Kecamatan Medan Timur, Senin (20/3).
Ia menjelaskan, dewasa ini, masyarakat lebih memilih angkutan berbasis online ketimbang angkutan komunal lainnya. Karenanya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah konsentrasi Jurnalistik ini tidak setuju angkutan berbasis aplikasi itu ditutup.
“Saya tidak setuju Go-Jek ditutup. Karena, menggunakan Go-Jek lebih efisien, baik itu dari segi ekonomi maupun efisiensi waktu,” jelas pemuda berkulit hitam dan berkacamata itu.
Selain itu, anak dari Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar ini berharap, kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah agar menyerukan kepada pihak manajemen Go-Jek untuk segera melangkapi izin operasionalnya.
“Saya berharap, Go-Jek mengurus izinnya. Demikian juga pemerintah, harus mendorong itu,” harapnya.
Berbeda dengan Farid, Rahmad Sedia Ananda Tanjung yang juga rekan sesama mahasiswa Jurnalistik justru berpendapat berbeda.
Nanda malah mengharapkan Go-Jek untuk segera ditutup karena telah mengurangi pendapatan Betor yang notabenenya berizin operasional. Sementara Go-Jek, secara administratif belum memiliki izin operasional.
Bahkan, Nanda menuding ada orang kuat di belakang Go-Jek sehingga angkutan berbasis aplikasi ini berani beroperasi.
“Walaupun tidak mengantongi izin, dia (Go-Jek) berani beroperasi. Pasti ada ‘Backing-nya’. Mungkin orang kuat,” tudingnya.
Kepada pemerintah, Nanda berharap agar menindak tegas. Sebab, ia merasa persoalan ini bukan lagi permasalahan sepele.
“Pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Ini bukan persoalan ecek-ecek,” harapnya.
Di Jawa, ia menambahkan, persoalan ini telah merenggut korban jiwa.
“Maka dari itu, Jangan sempat jatuh korban di Kota Medan yang kita cintai ini hanya karena persoalan ini,” tambahnya. [pa]
