MUDANEWS.COM, Medan – Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dr. Meriahta Sitepu saat membacakan Tanggapan Fraksi terhadap Pendapat Gubsu tentang Ranperda Inisiatif DPRD Sumut Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (30/6/2021)
“Pemrovsu selama ini telah abai terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Oleh karena itu, anggota DPRD Sumut berinisiatif dan telah menyampaikannya kepada Gubsu melalui Rapat Paripiurna DPRD Sumut tentang Ranperda Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS,” ujar Meriahta Sitepu yang merupakan Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut yang terpilih sebagai anggota DPRD Sumut melalui Dapil 12 Binjai-Langkat ini.
Selanjutnya, dalam naskah tanggapan F-PDI Perjuangan yang langsung ditandatangani Ketua Fraksi Mangapul Purba, SE menyampaikan data penyebaran HIV/AIDS di Sumut. Bahwa Hingga Agustus 2019 ada 9.362 kasus HIV/AIDS. Dan menurut Kemenkes RI jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari tahun 1987 – 2020 di Sumut ada 24.044 kasus. Jumlah ini menempatkan Sumut berada di peringkat ke – 7 dalam jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS secara nasional.
Berita sebelumnya tentang ranperda inisiatif DPRD Sumut Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat nantinya harus benar-benar berpihak bagi masyarakat adat. Selanjutnya bahwa rancangan peraturan ini dapat melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat, maka memang diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan rancangan peraturan ini, sehingga peraturan ini jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat adat.
Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Pantur Banjarnahor saat membacakan Tanggapan Fraksi terhadap pendapat Gubernur Sumut tentang Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Hukum Adat Sumatera Utara pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (30/6/2021)
