MUDANEWS.COM, Jakarta – Bila presiden sebagai mandataris rakyat dan pemegang hak prerogatif berpikir untuk menyegarkan kabinet agar bekerja dengan lebih baik, perlunya diusulkan penggantian menteri agama, dan itu menjadi prioritas utama.
Hal demikian ditegaskan Relawan Sekjen Jokowi-Ma’aruf Amin (JAMIN) Pusat M Ramadhansyah S Maliala di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Katanya, usulan ini berangkat dari sejumlah kekeliruan yang pernah dilakukan Fachrul Razi sebagai menteri agama. Kekeliruan terakhir adalah rencana memulangkan 660 eks kombatan ISIS asal Indonesia.
“Pernyataan tersebut jelas potensial mengganggu rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri. Para eks kombatan itu jelas sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,” ujar Ramadhan.
Kekeliruan lain adalah menunjuk pejabat yang beragama Islam sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama.
“Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan Pak Menteri tentang birokrasi dan merefleksikan kekurangpekaan beliau atas keragaman masyarakat Indonesia,” kata Sekjen JAMIN.
Sebelumnya ada soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Fachrul Razi menyebut FPI sudah membuat perjanjian dengan Kementerian Agama untuk menerima Pancasila dan NKRI. Itu sebabnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi itu mau diperpanjang.
“Bukan hanya pernyataan di atas kertas yang mesti dipegang. Yang terpenting adalah perilaku nyata dalam masyarakat. Ketika perilaku sebuah organisasi meresahkan, SKT-nya tidak layak diperpanjang,” sarannya.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi punya tugas besar memajukan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan para pembantu yang mumpuni.
“Pembantu presiden” di kabinet sepatutnya menjadi aset, bukan beban. Sekali lagi, jika Pak Jokowi mulai memikirkan reshuffle kabinet, menteri agama agaknya layak jadi prioritas utama. Jangan sampai inkompetensi seorang menteri mengganggu kinerja kabinet secara keseluruhan.
Sekjen JAMIN menegaskan bahwasanya menteri itu tidak punya visi dan misi yang punya itu adalah presiden. Sesuai arahan presiden ketika melantik menteri. “Maka menteri hanya menjalankan visi dan misi presiden,” harapnya. Berita Jakarta, red
.
