Oleh: Kadian Madya
Selebaran surat tersebar isinya mengatakan bahwa perwakilan Kemhan, yakni Prabowo Subianto mengadakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat.
Biasa ya kalo kesana-kemari dalam rangka urusan negara, semua fasilitas dikeluarkan. Mulai dari transportasi sampai printilan kecilnya, untuk mengantar pejabat istana ke tempat tujuan.
Sampai di situ mungkin tidak bakal jadi masalah, karena dinilainya sebagai hal yang biasa tidak berlebihan. Namun kejanggalan mulai muncul saat ada pemberitaan yang menginformasikan ke publik, tentang kegiatan Prabowo di pasar.
Ada koar-koar tentang ajakan kepada masyarakat di sana agar menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi nanti. Sontak hal itu menjadi bertolak belakang. Memangnya kunker menhan itu di pasar? Saya bisa paham jika itu blusukan ke pasar karena ajakan dari Presiden Jokowi.
Tapi untuk kunkernya di pasar tanpa alasan yang jelas itu patut dicurigai, apalagi di sana dia membawa pembahasan pilpres. Hal yang memandangnya menjadi sebuah perkara saat ini, dia menjadi salah satu kontestan pilpres. Jadi kepentingannya datang di Sumbar sebagai apa, menhan apau capres?
Entah, Prabowo ini memang sudah lupa dan butuh alarm pengingat, mana posisinya sebagai menhan mana posisinya sebagai capres. Atau memang hal itu sengaja dilakukan demi memenuhi dua posisi yang dipegangnya saat ini. Karena urusan yang mencampuradukkan kepentingan ini sering kita lihat di beberapa peristiwa.
Salah satunya saat dia ke makassar dan menunjukkan atraksi pesawat tempur negara dalam acara jalan sehatnya bersama pejabat daerah di sana.
Betulkah hal itu kembali terulang lagi? Penampakan yang seperti inilah yang perlu kita kritisi, karena ini bagian dari kesewenang-wenangan pejabat negara.
Kita yang di bawah berusaha menjaga demokrasi dan berpolitik dengan rasional, tapi mereka yang punya posisi tinggi negeri ini justru melupakan fatsun politik demi kekuasaan yang terus diincarnya.
Coba masalah ini berkembang, pasti baru akan ada klarifikasi berupa pembelaan. Itu pun kalau rakyat menanyakan, jika tidak ya hanya tenggelam menjadi hal yang biasa. Inilah yang membuat korupsi itu berkembang biak dan menjadi sebuah budaya.
Baru saja kita memperingati hari antikorupsi, tapi di negara sendiri kita dipertontonkan tindakan pejabat dan calon pemimpinnya yang semena-mena menggunakan fasilitas negara demi kepentingannya.
Presiden Jokowi juga pastinya tidak akan menindaklanjuti hal ini, karena memang menurutnya hal itu menjadi wajar dilakukan oleh jagoannya.
