MUDANEWS.COM, OPINI – Sebagai penangan saham utama politik, PKB akhirnya buka suara sangat keras. Sikap tegas PKB akan menyebabkan terjadinya turbulensi politik yang semakin kencang dan brutal. Konstelasi politik nasional semakin tidak menentu dan justru diwarnai dengan konflik kepentingan serta ketidakteraturan serta ketidakwarasan cara berfikir dari elite partai.
Pada akhirnya PKB masih belum sepakat lahirnya nama Poros Baru yakni Koalisi Indonesia Maju . PKB nampaknya marah atas penamaan sepihak nama koalisi tersebut dan menuduh jika keputusan terlalu tergesa-gesa. KIB pada akhirnya menaruh curiga ditengarai sebagai pemicu bubarnya kesepakatan koalisi yang sudah gagas dan disetujui oleh PKB dan Gerindra. Nama koalisi PKB dan Gerindra adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
PKB merasa tidak dilibatkan dan merasa ditinggalkan oleh PAN Gerindra dan juga Golkar yang sudah melabeli nama koalisi partai baru. PKB seperti dijebak dan ditodong harus ikut dan mendeklarasi koalisi baru tersebut.
Pada akhirnya ditandai sebuah keputusan abu-abu dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh Ketum Gerindra dan PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan Ketum PAN. Acara deklarasi Koalisi Baru tesebut diumumkan langsung oleh Prabowo di HUT ke-25 PAN yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Bagi PKB Nama Koalisi Indonesia Baru telah mengkudeta dan melemahkan kesepakatan politik antara Gerindra dan PKB. Intinya dengan menggantikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) ke Koalisi Indonesia Baru ( KIB) PKB paling dirugikan bermitra dengan Gerindra.
Urusan krusial paling diburu oleh PKB berkaitan penentuan cawapres yang akan diusung dimana PKB sebagai penentunya. Sudah jelas disebutkan jika dalam piagam kerja sama PKB dan Gerindra yang mendeklarasikan di Sentul, Jawa Barat pada pertengahan Agustus 2022 telah menyetujui beberapa poin kesempatan mengatur penentuan capres dan cawapres KKIR merupakan kewenangan Prabowo dan Cak Imin menjadi veto untuk urusan siapa yang akan menjadi wakilnya Prabowo Subianto.
PKB tetap kokoh dalam pendiriannya. Secara prinsip PKB meminta kendati terjadi perubahan nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), PKB menegaskan piagam KKIR masih berlaku, meski ada perubahan nama.
Dikutip dari berbagai sumber, PKB masih menganggap jika Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sekarang masih berlaku kan, belum dicabut. Artinya poin-poin itu kan masih berlaku. Ya Udah kita asumsinya monggo ubah nama yang pentingkan, kesepakatan deklarasi tetep kita kunci.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Strategi PKB Dalam Kontestasi Pemilu 2024 dan Pembangunan Karakter Bangsa’ di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2023).
Ditegaskan kembali , Daniel mengatakan dengan berubahnya nama koalisi, tidak mengubah yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi Koalisi Indonesia Maju tidak memiliki piagam deklarasi.
Karena protes dan sikap keras PKB yang tidak dilibatkan pembentukan nama Koalisi Indonesia Maju akhirnya banyak anggota elite partai koalisi tersebut berbondong-bondong melakukan klarifikasi kejadian. Bagi elite PAN seperti Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengungkap cerita di balik pembentukan nama ‘Koalisi Indonesia Maju’ yang berisi PAN, PKB, Golkar, Gerindra dan PBB untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Diceritakan oleh Saleh menjelaskan asal muasal pemberian nama koalisi bermula dari digelarnya pertemuan pendahuluan yang dihadiri para sekjen dan petinggi Gerindra, PKB, Golkar dan PAN di Jakarta.
Ia lupa kapan tanggal persisnya pertemuan tersebut. Namun, ia mengatakan pertemuan itu digelar beberapa hari sebelum puncak perayaan HUT ke-25 PAN di Jakarta 28 Agustus 2023.
Jadi waktu kami bertemu beberapa teman-teman lintas partai sebelum ada nama ini, memang kami sudah ingin buat nama baru. ‘Ya udah kita buat nama baru’. Ini [pertemuan] sebelum nama itu dibuat,” cerita Saleh
Tidak ketinggalan pula elite Gerindra melakukan klarifikasi juga. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklarifikasi ulang alasan Cak Imin tak dilibatkan saat memberi nama Koalisi Indonesia Maju. Menurut Muzani, Prabowo semula sempat menunggu Cak Imin saat nama itu sudah disepakati para ketua umum yang lain.
Dikutip dari berbagi media, Ahmad Muzani berdalih hingga acara peringatan HUT PAN dimulai, Cak Imin tak kunjung datang. Walhasil, ia mengatakan Prabowo tak sempat menyampaikan hingga ia mengumumkannya di tengah sambutan.
“Maka ketika Pak Muhaimin sampai, dibisikkan apa yang sudah menjadi pembicaraan dari tokoh-tokoh tersebut,” kata Muzani, Senin lalu.
PKB tetap mempertahankan kedaulatan penuh atas hak veto calon wakil presiden harus lewat otoritas Cak Imin, tentunya kedaulatan baru dari Koalisi Indonesia Maju hanya pepesan kosong. Gemuk Koalisinya tetapi mandul dalam menjalin dan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif diterima oleh semua pihak. Nunggu waktu saja jika Koalisi ini akan cepat -cepat bubar karena hanya menjadi bagian polarisasi politik sesaat dan kemudian akan bubar oleh keputusan elite partai untuk saling melanggar dan hengkang dari Koalisi Indonesia Maju.
Ditulis oleh : Heru Subagia (Pengamat politik dari Sosial)
