MUDANEWS.COM – Berbicara mengenai IKN, tentu belum ada habisnya, sampai benar-benar klimaks dari keputusan yang akan terjadi. Apakah IKN ini akan berwujud atau akan batal di pinggir jalan dengan kekuatan rakyat. Mungkin keterwujud-an proyek IKN ini lebih dominan daripada batalnya proyek ini, mengingat nafsu dari eksekutif dan disokong oleh legislatif dalam percepatan proyek ini.
IKN lebih pantas disebut proyek oligarki daripada proyek kesejahteraan rakyat. Proyek ini menggelontorkan dana yang tidak sedikit ditengah-tengah hutang negara ini yang menggunung, pemerintah tetap “ngotot” untuk melanjutkan proyek IKN ini. Dana untuk proyek ini mencapai lebih kurang 466 Triliun, ditengah-tengah defisit hutang negara lebih kurang 10.000 triliun, belum lagi janji awal dari pemerintah untuk tidak menggunakan APBN kecuali hanya 35% malah nyatanya membengkak menjadi 45%.
Perspektif yang disampaikan oleh pemerintah mengenai “perlunya” pemindahan IKN ini juga sangat tidak masuk akal, masalah pemerataan yang harusnya bisa diselesaikan dengan pemerataam bidang ekonomi dan pendidikan ke wilayah Timur yang tentunya “belum” juga terealisasi di era Presiden Jokowi. Juga alasan banjir membuat hal ini lebih tidak masuk akal lagi.
Memang Jakarta adalah kota yang selalu terkena dampak banjir yang luar biasa jika curah hujan meningkat, ini bisa diakibatkan karena minimnya lingkungan hijau di Jakarta, hal yang wajar sebagai ibu kota, Jakarta tentu menjadi Kota yang dipenuhi gedung dengan sedikit Hutan. Apalagi memang secara geografis Jakarta memang terletak di daerah yang rawan akan banjir. Baik Jakarta menjadi Ibu Kota atau tidak, ia akan tetap rawan banjir.
Lalu, kepadatan penduduk juga menjadi alasan untuk pemindahan IKN. Bukankah nantinya Jakarta akan menjadi kota bisnis, sedangkan Kalimantan Timur hanya akan menjadi pusat pemerintahan? Jika menilik hal tersebut, maka sama saja. Bukan mengurangi penduduk tapi Jakarta akan tetal menjadi tempat tujuan utama bagi masyarakat kelak.
Lalu, apa urgensinya hingga IKN harus bahkan terkesan “wajib” dipindahkan? Kita hanya bisa berspekulasi bahwa ada hal yang tidak disampaikan secara jujur oleh pemerintah mengenai ini, apakah ini berkaitan isu politik dan ekonomi global? Yang kita semua tahu bahwa afiliasi kerja sama pemerintah Indonesia lebih dominan ke RRT.
Isu pemindahan IKN ini akan banyak menyebabkan dampak yang begitu parah bagi rakyat lokal. Terutama dampak lingkungan, pembangunan awal dari IKN baru ini pastinya akan membutuhkan lahan yang sangat besar, kita mengetahui pemerintah sudah mempersiapkan 180.000 Hektar untuk dibangun wilayah IKN ini.
Dari 180.000 Hektar luasnya tanah tersebut, pastinya akan ada ribuan pohon yang akan ditebang, akan banyak hewan yang akan kehilangan habitatnya, rumah penduduk yang akan di gusur “paksa” oleh pemerintah, lalu suku adat yang kehilangan “Rumah” serta “Budaya”nya Pemerintah akan mengambil hak-hak warga sekitar dengan alasan pembangunan, akan banyak limbah dari perusahaan industri, berapa keluarga yang akan kehilangan pekerjaan, juga berapa anak bangsa yang akan putus pendidikan, lalu dampak kesehatan yang akan memburuk.
Jakarta sebagai Ibu Kota yang sudah mapan sejak berdirinya negara ini, saat ini masih juga terus melakukan penggusuran bagi warganya demi kepentingan pembangunan, apalagi tempat baru IKN, pastinya akan terjadi dampak yang lebih luas dalam penggusuran ini. Salah satu skenario terburuk yang bisa kita bayangkan Pastinya akan terjadi chaos antara aparat dan suku setempat yang mencoba mempertahankan “tanah”nya.
Dunia saat ini mengalami era digitalisasi, bahkan di tahun 2025 nanti diprediksikan banyak perusahaan yang menutup besar-besaran kantornya atau kantor cabangnya termasuk Bank karena transaksi saat ini sudah bisa dilakukan via gadget tanpa perlu berkantor.
Melihat era digitalisasi saat ini tentunya rasionalitas pemindahan IKN ini sangat sulit di nalar. Bahkan 80% rakyat tidak menyetujui pemindahan IKN ini. Harusnya ada inisiasi pemerintah untuk memberikan hak demokrasi rakyat dengan referendum daripada hanya berkonsultasi pada legislatif yang saat ini lebih mirip perwakilan istana daripad rakyat.
Pemindahan IKN ini yang diharapkan menjadi Utopia ditengah-tengah masyarakat, tapi malah menjadi Distopia (Jika tidak dikatakan Cacotopia). Skema yang akan terjadi kedepan begitu buruk, sulit mencari dimana letak sisi utopis dari pemindahan tersebut.
Pemindahan IKN ini hanya akan menciptakan masyarakat yang distopis.
Distopia sering kali dicirikan dengan dehumanisasi, pemerintahan totaliter, bencana lingkungan, atau karakteristik lainnya sehubungan dengan kemerosotan nilai secara dahsyat dalam masyarakat.
Tentunya masyarakat distopia bisa dihindari jika pemerintah bisa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia lebih khusus masyarakat lokal. Atau jika pemerintah tetap memaksakan kehendak untuk terus melanjutkan proyek pemindahan IKN ini. Pemerintah harus bisa tetap berkomitmen menjaga lingkungan, kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat serta kesehatan dan pendidikan yang terjamin.
Tapi..,, Kiranya sulit berharap pada pemimpin yang buta mata hatinya. Apalagi yang sudah satu selimut dengan para oligarki.
Salam..
Oleh : Januari Riki Efendi, S.Sos
Penulis adalah Founder Ruang Literasi
