Mudanews.com, Jakarta – Pemilu adalah instrumen demokrasi. Bagi Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden.
Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah dan Pusat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan para wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.
Puteri Indonesia Sumatera Utara 2023, Tabitha Napitupulu mengatakan, kedaulatan rakyat yang menampung semangat perwakilan mengandung arti bahwa kedaulatan rakyat itu dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan setelah terpilih mereka memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama rakyat.
“Kualitas suatu pemilu menjadi sangat menentukan terhadap hasil dari pemilu itu sendiri. Pemilu diharapkan berjalan sesuai aturan dan koridor perundang-undangan yang berlaku jauh dari penyimpangan-penyimpangan serta kecurangan. Pemilu yang jauh dari praktik-praktik anarkisme dan penindasan baik bersifat fisik maupun psikis,” katanya dalam acara diskusi, Jumat (18/08/2023).
Pemilik akun media sosial @tabithacn menyampaikan, pemilu yang diselenggarakan secara damai dapat mengantarkan para pemilih mendapatkan otonomi pilihan politiknya termasuk stakeholder penyelenggara pemilu.
“Sebab, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahkan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan berpesan dan mengajak kepada segenap masyarakat untuk menjaga perdamaian pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, atas dasar itulah, masyarakat yang memiliki hak memilih wakil rakyat agar mempergunakan secara bertanggungjawab, berintegritas dan bermoral tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun.
“Masyarakat harus membulatkan tekad, niat dan ikhtiar memilih wakil rakyat berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia lantas menambahkan, tantangan klasik dalam pesta demokrasi bahkan pada tingkat polarisasi politik identitas, hoax, SARA dan ujaran kebencian seringkali terjadi, maka hal ini harus diwaspadai, dicegah dan diatasi secara bersama-sama.
“Sebab, pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa,” tandasnya.
