MUDANEWS.COM, Jakarta – Koordinator gerakan Agraria Watch Indonesia (AWI) Ganda Situmorang mengaku sangat geram melihat situasi pertanahan sekarang. Semakin hari semakin memprihatinkan gelombang kelompok masyarakat dari pelosok nusantara tiada hentinya datang untuk mengadu minta tolong dengan nada putus asa. Mereka sudah mengadu kesana-kemari, mentok!
“Maka mereka mengadu ke kita. Emangnya kita siapa? Ini indikasi jalur birokrasi di BPN sudah mandeg. Sepertinya hanya orang tertentu saja yang masih memiliki akses langsung ke Kepala Kantah, Kakanwil dan Menteri supaya bisa mendapatkan pelayanan aduan permasalahan. Ini ciri-ciri kegagalan sistem tata kelola dan birokrasi korup. Akut!” ketus Ganda yang juga aktif di Masyarakat Pertanahan Indonesia (MPI) kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Menurut Ganda, simpul dari permasalahan konflik tanah ini sebenarnya BPN. Jalin kelindan sindikat mafia tanah tetap aktor kuncinya adalah oknum BPN. Jadi geram juga setelah sekian tahun duduk di kursi Menteri BPN, Sofyan Djalil hanya sebatas melaporkan bahwa ditemukan ada mafia tanah di BPN dan susah memberantasnya.
“Bah sandiwara apa pulak ini! Saya lihat Menteri Sofyan sudah tersandera menjadi bagian dari mafia tanah sehingga sangat kental benturan kepentingannya untuk sampai menyampaikan pernyataan tersebut. Menteri Sofyan kok lebih memilih skenario business as usual sama sekali tidak ada sense of crisis sementara turbulensi sosial di tengah masyarakat semakin meningkat. Menteri Sofyan kelihatan lebih memilih melindungi oknum-oknum mafia tanah di BPN daripada melaksanakan program Presiden Jokowi. Menteri Sofyan kelihatannya malah memboikot program Reforma Agraria Presiden Jokowi,” beber Ganda.
Ganda menambahkan, jika Istana berfikir masalah ini bisa diselesaikan dengan Perpres Percepatan Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah mungkin ada benarnya. Perpres memang sepertinya menjadi satu instrumen kebijakan yang cukup efektif jika isunya adalah koordinasi lintas sektoral.
“Tapi prasyarat untuk itu sepertinya tetap harus ganti Menteri Sofyan, reformasi birokrasi internal BPN, lalu bisa jalankan percepatan reforma agraria dan pemberantasan mafia tanah,” pungkas Ganda. (red)
 Ganda Situmorang mengaku sangat geram melihat){kind=link}