MUDANEWS.COM, Jakarta – Adanya kebijakan untuk bisa merekrut Santri sebagai calon anggota TNI dan Polri, khususnya yang dipelopori oleh Jenderal Dudung Abd Rachman selaku KASAD. Kemudian dikuti oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, merupakan satu kebijakan yang sangat tepat dan sangat strategis, karena seorang Santri, selain dari segi akhlak dan prilakunya yang baik, serta wawasan agamaisnya yang luas.
Apalagi selain santri juga akan direkrut juga dari calon ahli agamis lain seperti calon rahib, calon pendeta dll, namun ada yang lebih khususnya lagi, yaitu bisa juga nantinya diberdayakan untuk mengantisipasi paham-paham radikalisme dan intoleransi, yang mana paham tersebut saat ini sebagmana kita ketahui bersama, selalu menyusup dibalik kedok dan jubah Agama, sehingga setiap orang yang berusaha melawan gerakan tersebut, dengan mudahnya dikatakan sebagai anti agama, kafir, murtad, penyembah iblis dll.
Berbicara tentang intoleransi dan radikalisme sebagaimana kita maklumi bersama, sesungguhnya yang paling berat adalah bagaimana cara memerangi dan mematahkan mindset, paham dan ideologi-ideologi, yang sudah tertanam kuat pada individu-individu kader-kader mereka yang sudah terlanjur terpapar, dengan menggunakan dogma agama sebagai alat masuknya, karena melalui agama maka antisipasinya pun, kita harus mampu merekrut calon anggota.
Kebijakan dan program ini sesungguhnya sudah pernah dilakukan oleh Anton Charliyan ketika jadi Kapowil Priangan pada tahun 2009, ketika itu banyak santri yang masuk menjadi anggota Bintara Polri dengan pola Talent Scouting (masuk dipola dilatih secara khusus dan masuk tanpa test yang begitu panjang, namun tetap melalui prosedur yang ditentukan).
Maka dari itu, ketika dikonfirmasi awak media pada Selasa (7/12/2021), Anton Charliyan yang pernah jadi Kapolwil Priangan tahun 2009 dan Kapolda Jabar tahun 2017 ini, mengatakan sangat mendukung program tersebut dengan 2 jempol ditangan, dengan syarat yang direkrut harus betul Santri yang 100% Nasionalis tulen serta jika memungkinkan dibuat secara kontinue tiap tahun tetap ada.
“Sehingga ada kesinambungan program, jangan sampai begitu Jenderal Dudung lengser otomatis nanti programnya pun ikut hanyut entah kemana. Maka dari itu, program tersebut harus dijadikan program rutin yang tetap, baik di TNI maupun di Polri. Insya Allah dengan adanya program tersebut paham intoleransi dan radikalisme sedikit demi sedikit, akan mulai terkikis di NKRI tercinta ini,” jelasnya.
Untuk itu, Anton Charliyan memohon dukungan moralnya kepada para tokoh ulama, akademisi, para tokoh dan pakar yang lain untuk ikut juga mendukung program strategis yang sudah dilontarkan oleh Pimpinan TNI dan Polri tersebut, karena sepertinya program ini, seperti kecil dan sederhana. Tapi, jika tidak betul-betul dikawal, bisa tahu-tahu lenyap ditengah jalan. Saya bisa bicara begini karena saya pernah mengalaminya sendiri langsung,” pungkas Abah Anton menutup pembicaraanya dengan Tim mudanews.com. (red)
